Kejari Tangerang Dianggap Molor Bidik Tersangka Kasus Pungli BPBD

KOTA TANGERANG, PenaMerdeka – Lembaga Pembela Hak Indonesia (LPHI) menilai Kejaksaan Negeri Tangerang lambat dalam menangani kasus dugaan pungutan liar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang. Kasus pungli BPBD ini sejatinya sudah menjadi komsumsi publik sehingga diminta segera dirampungkan.

Sebelumnya diberitakan, kasus pungli penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) untuk pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang disinyalir merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. Mereka memungut biaya ke perusahaan kendati dalam ketentuan disebutkan gratis.

Tetapi sampai saat ini disebut Akhwil Ramli SH, Ketua LPHI progres penanganan perkaranya molor belum mengungkap siapa pejabat yang terlibat dipusaran korupsi tersebut.

Proses peradilan penetapan tersangka memang harus berdasarkan pada Pasal angka 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17 dan 21 ayat (21) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Penetapan tersangka harus ada bukti permulaan, juga harus mengikuti hukum acara pidana.

“Tapi dalam kasus pungli BPBD Kejaksaan lamban sekali, masyarakat saat ini sudah tahu kalau penanganan perkara terlalu lama pasti curiga ada apa-apanya. Makanya jika terus molor maka blunder buat Kejaksaan menyangkut nama baik. Harus ada kepastian hukum supaya masyarakat percaya dengan instansi hukum,” kata Akhwil menegaskan, Senin (17/4).

Jadi, kalau tahapan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan sudah sampai kepada kebenaran materil, seharusnya tidak ada keraguan lagi. Artinya juga jika UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sudah terpenuhi,  demi kepastian hukum harusnya penyidik segera menetapkan tersangka kasus pungli BPBD.

Aparatur penyelenggara kalau kedapatan pungli berarti sudah mencederai semangat pemberantasan praktek pungli seperti yang tercantum dalam Perpres No. 87 Tahun 2016. “Buat apa ada Tim Saber Pungli, Arief R Wismansyah Walikota Tangerang sebagai pimpinan harus mengawal pemberantasan pungli di lingkup Pemkot Tangerang.

“Lambat laun jika kasus pungli BPBD dibiarkan orang curiga kalau perkara ini sudah diintervensi pihak lain,” tandas Akhwil menegaskan.

Sebelumnya Tengku Firdaus Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejakasaan Negeri Tangerang beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa pengungkapan kasus dugaan korupsi itu tidak semudah seperti pengungkapan perkara pidana umum biasa.

“Kami harus hati-hati dalam pengungkapan tersangka kasus dugaan pungli BPBD ini, karena tahapan penyelidikan itu belum bisa dilakukan upaya paksa,” kata Firdaus melalui sambungan selulernya, beberapa waktu lalu.

Pasalnya untuk membidik oknum pejabat BPBD menjadi tersangka pihak Kejari Tangerang mengklaim belum bisa melakukan proses upaya paksa.

Sebelumnya ia menjelaskan, Kejari Tangerang sudah melayangkan undangan kembali kepada saksi-saksi untuk memperkuat data terkait pendalaman kasus. Total yang sudah dipanggil menjadi saksi ada 37 orang, gabungan dari saksi BPBD Kota Tangerang dan pengelola gedung.

Kata Firdaus, pihaknya selain belum bisa mentapakan tersangka dari oknum pejabat BPBD tetapi ia juga belum dapat menyebutkan jumlah kerugian uang negara karena saat ini masih dalam pengumpulan bukti. Kejari Tangerang sudah melayangkan undangan kembali kepada saksi-saksi untuk memperkuat data terkait pendalaman kasus.

Total yang sudah dipanggil menjadi saksi ada 37 orang, gabungan dari saksi BPBD Kota Tangerang dan pengelola gedung.

Sementara Arief R Wismansyah, Walikota Tangerang dengan kasus yang melibatkan pegawai dibawahnya ketika dikonfirmasi lagi-lagi mengatakan bahwa Pemkot Tangerang tidak akan mengintervensi kasus yang sedang ditangani oleh Kejari Tangerang.

Ia berharap semuanya juga harus tahu secara gamblang lantaran kasus ini memang sudah menjadi sorotan masyarakat.

“Itu bukan wilayah Pemkot. Kami juga sedang menunggu hasilnya. Soal kalau ada penetapan tersangka kasus BPBD yang dilakukan oleh oknum pejabat tersebut pasti akan dinonjobkan. Saya tidak akan melindungi, persoalan mengalirnya duit tersebut saja Pemkot juga kan tidak tahu,” kata Walikota menegaskan.

Namun demikian terkait adanya pelimpahan wewenang pejabat Kabid BPBD yang bukan merupakan tugasnya lantas mengambil alih kegiatan dugaan korupsi pungli SLF tersebut Walikota enggan berkomentar. (herman)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Jazuli Abdilah ICMI Kota Tangerang
Disarankan