Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Soal Pencalonan Sekda di Pilkada, Mendagri : Harus Mundur

0 51

Mendagri soal pencalonan sekda di Pilkada

JAKARTA,PenaMerdeka – Adanya sejumlah Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah di berbagai wilayah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pencalonan Sekda di Pilkada segera mengundurkan diri ketika sudah dipastikan tercatat pencalonan di KPU.

Seperti diketahui ada sejumlah kepala daerah yang sudah menggemborkan diri akan maju dalam Pilkada serentak 2018 mendatang. Karenanya Tjahjo Kumolo meminta Sekretaris Daerah di sejumlah wilayah di Indonesia untuk melepaskan jabatannya bila maju di ajang Pilkada.

Saat ini tercatat ada tiga Sekda yang menyatakan maju di Pilkada yakni Iwa Karniwa Sekda Jawa Barat serta Sekda Kota Bandung Yossi Irianto dalam Pilkada Kota Bandung. Serta Ranta Ranta Soeharta dalam pencalonan Sekda di Pilkada Kota Serang 2018.

“Kalau Sekda mau nyalon ya boleh. Hak warga negara. Tapi mundur dong dari Sekda,” kata Mendagri.

Tjahjo mengatakan, Sekretaris Daerah yang memang berniat mencalonkan diri di ajang Pilkada sebenarnya harus mundur ketika benar-benar terdaftar di Komisi Pemilihan Umum.

Namun demikian, kepala daerah baik gubernur maupun wali kota bisa mengajukan rekomendasi penggantian sekda kepada Kementrian Dalam Negeri apabila kalau pencalonan Sekda di Pilkada mengganggu sistem roda pemerintahan.

“Saya baru melaporkan ke Bapak Presiden ada 6 sekda yang diganti. Enggak apa-apa, tidak harus lima tahun jabatan. Bisa atas usulan kepala daerahnya, tapi alasannya kami lihat dulu,” katanya.

Tjahjo mengaku paham betul bahwa proses menjelang pilkada bakal menguras tenaga dan pikiran calon peserta. Oleh karena itu, dia mengaku tidak yakin jika pencalonan sekda di Pilkada bisa membagi waktu antara tugas pemerintahan dan tugas politik.

“Kalau sekda ikut-ikutan (mencari) jabatan politis, ya, tata kelola pemerintahan buyar. Omong kosong bisa bagi tugas,” ujarnya.

Selain itu, Tjahjo khawatir Sekda menggunakan anggaran pemerintahan untuk melakukan sosialisasi dan kampanye terselubung di lapangan.

“Harus dicek juga jangan sampai menggunakan anggaran Pemda APBD. Harus mundur, kalau enggak mundur nanti dia sibuk pasang gambar, pasang bendera, pasang baliho, terbengkalai lah tugas daerah kalau dalam pencalonan sekda di Pilkada,” tandasnya.(uki/dbs)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...