Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Rano Blunder Bagi Dana Bangub Minim, LAMI : Dewan Provinsi Tidak Bertaji

62

Sejumlah pihak menyayangkan terkait anggaran bantuan keuangan yang diterima Pemerintah Kota Tangerang, karena dinilai ada hubungannya dengan kinerja Anggota DPRD Provinsi Banten.

Bukan tanpa sebab, mereka dianggap tidak menyuarakan aspirasi pembangunan untuk Kota Tangerang.

Padahal, Tangerang Raya sebagai penyumbang Penghasilan Asli Daerah (PAD) paling besar bagi Provinsi Banten, tetapi anggaran yang diberikan melalui Dana Bantuan Gubernur Banten untuk pembangunan dinilai sangat tidak seimbang.

Sayangnya menurut A. Luthfi Direktur Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), anggota DPRD Provinsi Banten yang berasal dari daerah pemilihan Kota Tangerang tidak bisa menyuarakan aspirasi tersebut, Minggu (10/4).

Menurut Luthfi, anggota Dewan yang ada di Banten tidak bertaji, dana bantuan gubernur jomplang tidak seimbang dengan perolehan yang kita berikan ke Pemprov. Padahal dana ini jika terealisasi untuk pembangunan yang dinikmati masyarakat Tangerang. Mereka harus mempertanyakan kenapa Gubernur Rano proyek pembangunannya tidak fokus juga ke wilayah Tangerang Raya.

“Rano blunder, wilayah ini meskipun sudah lebih maju ketimbang kabupaten kota yang ada di Banten bukan berarti tidak butuh pembangunan. Wilayah Tangerang Raya seperti Kota Tangerang masih membutuhkan pembangunan perimbangan,” ujar Luthfi menegaskan.

Sebelumnya Said Endrawiyanto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang kepada Pena Merdeka menyesalkan anggaran bantuan gubernur yang sangat minim untuk Kota Tangerang.

Menurutnya dengan wilayah pemyumbang PAD terbesar tidak sesuai, mainset daerah berpenghasilan PAD lebih besar ketimbang yang lainnya masih butuh pembangunan.

“Memang beda kebutuhan pembangunannya dengan wilayah pandeglang atau yang lainnya. Disana mungkin harus konsen dengan model transportasi biasa yang harus juga membangun akses pembangunan jalan baru,” ucap Said menjelaskan.

Tetapi kalau dilihat dari seperti sarana transportasi harus dibedakan antara wilayah satu dengan lainnya. Artinya antara Kota Tangerang dan wilayah Banten lain mempunyai persoalan trasportasi beda, Pemprov harus jeli melihat ini.

Di Kota Tangerang butuh model trasportasi ke arah massal. Kita mempunyai Bandara Soekarno Hatta (BSH) namun kita belum memikirkan modelnya seperti apa.

Persoalan ini memang sejak jamannya Bapak Wahidin Halim menjabat Walikota pun Pemprov Banten selalu memberi porsi anggaran pembangunannya seperti ini.

Dalam kesempatan itu Said juga senada menyatakan anggota DPRD Provinsi Banten khususnya dari daerah pemilihan Kota Tangerang tidak bisa menegaskan soal anggaran Bangub yang sangat minim kepada pihak Pemkot.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov Banten memberikan bantuan keuangan sebesar 21 miliar lebih kepada Kota Tangerang dalam APBD 2016.

Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang diperoleh Kabupaten Tangerang yakni sebesar Rp 152,478 miliar. Kabupaten Pandeglang mendapatkan Rp 47,982 miliar, Kabupaten Lebak mendapatkan Rp 123, 761 miliar, Kabupaten Serang memperoleh Rp 91,768 miliar, Kota Cilegon sebesar Rp 25,837, Kota Serang mendapatkan Rp64,494 dan Tangsel sebanyak Rp9,065 miliar. (herman)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...