HUT Banten ke 17, WH : Terakhir, Catatan Kepala Daerah Tersandung KPK

SERANG,PenaMerdeka –  Pada Hari Ulang Tahun (HUT) Banten yang ke 17, Gubernur Wahidin Halim berharap tidak ada kepala daerah lagi yang tersandung tindak pidana korupsi. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap salah seorang kepala daerah di Banten menjadi pelajaran dan terakhir di birokrasi Banten.

“Operasi tangkap tangan KPK masih terjadi. Saya berharap ini menjadi OTT terakhir yang terjadi di Provinsi Banten. Ini menjadi pembelajaran dan menjauhi perilaku koruptif dalam mengelola pemerintahan dengan nilai-nilai Akhlaqul Karimah,” tegas pria yang kerap disapa WH saat pidato di Gedung DPRD Banten, Rabu (4/10/2017).

Dalam sambutan pidato HUT Banten ke 17 kali ini WH juga menyampaikan bahwa salah satu akar masalah utama di provinsi paling barat Indonesia ini yaitu ketimpangan pembangunan antara Banten Utara dan Banten Selatan.

Pendapatan per kapita Kota Cilegon telah mencapai Rp 195 juta sedangkan Kabupaten Lebak hanya sebesar Rp 17,3 juta dan Kabupaten Pandeglang hanya sebesar Rp 17,9 juta.

“Demikian juga di saat indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Tangerang Selatan sebesar 80,11 mencapai posisi di atas DKI Jakarta, di sisi lain IPM Kabupaten Lebak hanya sebesar 62,78,” ucapnya di hadapan peserta undangan HUT Banten ke 17 .

Oleh karena itu, ia menambahkan peran pemerintah sangat penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

WH juga mengapresiasi bahwa IPM tumbuh mencapai 70,96 pada tahun 2016 sehingga menjadikan Banten sebagai daerah berkategori IPM tinggi. Pertumbuhan ekonomi pada semester I tahun 2017 mencapai 5.52%, jauh di atas capaian nasional yang hanya 5.01%.

Angka tingkat pengangguran terbuka semester I tahun 2017 telah mencapai 7.75%.

“Maka itu HUT Banten juga harus dijadikan momentun perubahan. Apalagi pengelolaan keuangan Pemprov Banten 2016 telah mendapatkan opini wajar tanpa (WTP) pengecualian dari BPK,” tandasnya. (rhn)