Bupati Serang Dukung Dukung Program Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan Korupsi

KABUPATEN SERANG,PenaMerdeka – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah terus mendukung program Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Renaksi) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Tatu, pihaknya siap mengikuti seluruh arahan KPK agar birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang meningkatkan transparansi publik.

Bahkan saat ini, Pemkab Serang terkait upaya pemberantasan korupsi sudah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral).

Program kerja sama dengan BPPT ini berkonsep e-Government dan e-Musrenbang untuk menciptakan pengelolaan keuangan dan kinerja yang transparan.

Tatu mengatakan, seluruh perizinan di Kabupaten Serang sudah mulai online dengan mengadopsi sistem di Kota Tangerang Selatan.

Komitmen ini pun disampaikan Tatu di depan Wakil KPK Said Situmorang dalam rapat koordinasi percepatan rencana pemberantasan korupsi pidana korupsi Provinsi Banten di Aula DPRD Kota Cilegon.

Tatu menuturkan, system online tersebut  sudah didelegasikan kepada kepala dinas terkait yang dibuat agar mempermudah dan membuka informasi kepada masyarakat secara terbuka. Seperti e planning, e budgeting, dan e controlling sudah berjalan bertahap.

“Simral sudah berjalan di tahun 2017 dimulai dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten. karena sistem itu dibuat  dari Tahun 2016 dan dibantu oleh BPPT untuk dibuatkan system tersebut,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut Wakil Ketua KPK Said Situmorang memberikan sosialisasi tentang bahaya laten korupsi kepada  kepala daerah dengan harapan masing-masing wilayahnya mensosialisasikan pemberantasan korupsi.

“Setiap instansi juga berpeluang akan terjadinya pungli dan korupsi sehingga dibutuhkan keterbukaan informasi secara menyeluruh yang bisa diakses oleh publik,” ungkapnya.

Ia menambahkan, korupsi bisa dihindari mulai dari pribadi dan  keluarga terdekat. Pasalnya, kasus korupsi tidak jauh dari penggunaan hak publik untuk pribadi dan keluarganya. Seperti penggunaan mobil dinas digunakan untuk kepentingan pribadi.

“Bahkan sampai ada kantin kantor digunakan oleh keluarganya sendiri dan hal tersebut adalah potensi korupsi bagi kami,” imbuhnya.

Dalam rapat soal penguatan pemberantasan korupsi hadir Wakil Ketua KPK Said Situmorang, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Sekda Provinsi Banten Ranta Suharta, Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah, Wakapolda Banten Kombes Pol Tomex, Kepala Daerah Dan Ketua DPRD Kabupaten  Kota se Provinsi Banten. (rhn)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang 2019

Disarankan
Dirgahayu RI 73 Jazuli Abdillah