Budi Haryadi Sebut Banten Nyaris Bangkrut, Butuh Perubahan
Sepanjang 16 tahun berdirinya provinsi Banten menurut Budi Haryadi, politisi asal partai besutan Prabowo Subianto ini menyebut bahwa pecahan provinsi Jawa Barat tersebut nyaris bangkrut.
Bukan tanpa pasal kata Budi Haryadi yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Banten mengemukakan, lantaran sejumlah Indikasinya muncul dari catatan disclaimer yang di keluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ucapnya saat acara konsolidasi koalisi Partai Gerindra dan PKS di Hotel Ledian, Kota Serang, Rabu (13/4).
Ia beralasan bahwa fakta itu bukan opini atau kata dari Gerindra, tetapi BPK yang menyatakan secara langsung. Imbas dari disclaimer itu menurutnya otomatis kepada investor yang takut untuk menanamkan modalnya ke Banten.
“Hal ini tidak mesti terjadi lagi, harus berubah,” tegas Budi.
Sejauh ini, kondisi asset yang dimiliki provinsi sangat potensial. Bandara Intetnasional Soekarno-Hatta, pabrik baja berskala internasional, pelabuhan dan lainnya juga kita punya. “Hal ini yang akan mendorong Gerindra dan PKS melakukan perubahan sehingga Banten akan menjadi provinsi yang terhormat.”
Kembali ia menambahkan, dahulu banten salahsatu daerah penyumbang kebutuhan beras masyarakat lantaran Banten daerah lumbung padi. “Sekarang tidak ada lagi istilah itu,” ucapnya.
Kemudian, persoalan lain diantaranya infrastruktur yang dibangun seperti jalan dan yang lainnya tidak memenuhi syarat. Tidak bisa dinikmati masyarakat secara langsung.
“Sekali lagi, Banten mempunyai potensi yang sangat baik. Tapi pengelolaan yang tidak baik membuat provinsi ini nyaris bangkrut.”
Semua itu memang berimplikasi tidak bagus buat kemajuan Banten. Sehingga wajar kepemimpinan di Banten selalu dihadapkan dengan persoalan hukum.
“Dari Gubernur pertama, kedua dan yang saat ini pun ada indikasi ke sana. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa semua pimpinan daerah akan tersandung hukum. Butuh perubahan,” tandas Budi Haryadi. (puji/wahyudi)