Pemkab Bekasi, Segera Mulai Terapkan Sistem Pengelolaan Keuangan Non Tunai

KABUPATEN BEKASI,Pena Merdeka – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, dalam melaksanakan keuangan daerah dikabarkan sesuai Instruksi Bupati Nomor 900/3161/BPKD akan melakukan pengelolaan transaksi secara non tunai.

Pelaksanaan kebijakan ini juga sekaligus mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan menjalankan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden RI.

“Penerapan transaksi non tunai di lingkungan Pemkab Bekasi akan diterapkan pada akhir 2017 ini. Dan dilaksanakan secara bertahap,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Drs. Juhandi, Senin (27/11/2017).

Hal itu kata Juhandi, dikarenakan perlu adanya penyesuaian terlebih dahulu dalam penerapannya di organisasi perangkat daerah masing masing, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Bupati.

“Penerapan transaksi pembayaran melaui mekanisme dilakukan secara bertahap,” ungkapnya.

Masih kata Juhandi, tahap I maksimum transaksi pembayaran dibatasi sebesar Rp. 2.500.000,- per transaksi. Dan pada tahap ke-II yaitu, penerapan mekanisme transaksi non tunai tanpa batasan nominal terhitung mulai Januari Tahun 2018.

Masih menurut Juhandi, penerapan transaksi model seperti ini diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Menghemat pengeluaran negara, mencegah peredaran uang Palsu, dan mencegah transaksi ilegal,” pungkasnya.
(ewy/ers)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Jazuli Abdilah ICMI Kota Tangerang
Disarankan