kanal partai gerindra

Pembahasan UMSK, Disnaker Kabupaten Bekasi Klaim Hanya Sebagai Fasilitator

0

KABUPATEN BEKASI,Pena Merdeka- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, menyusul adanya permintaan kelompok buruh soal penyelesaian Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) mengklaim pihaknya dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator antara serikat dan para pengusaha saja.

“Itu (pembahasan, red) perlu adanya tahapan, pasalnya penetapan upah itu pada tingkat provinsi baru diumumkankan pada Maret 2018,” kata Edi Rochyadi Kepala Disnaker Kabupaten Bekasi, Kamis (1/2/2018).

Menurutnya, dalam perundingan pembahasan UMSK kedua belah pihak harus saling sepakat. Dan setelah itu baru melakukan pemetakan upah agar pengusaha merasa keberatan untuk memberikan hak pekerja. Begitu juga sebaliknya dengan hak pekerja atau buruh.

Edi mengkhawatirkan bila keputusan dilaksanakan tanpa tahapan perundingan maka potensinya tidak terakomodir antara kepentingan kedua pihak, maka itu harus ada jalan yang terbaik.

“Pembahasan UMSK harus dirundingkan khawatir muncul pertentangan,” ucapnya.

Ia menambahkan, kebijakan sektoral ini nantinya akan terealisasi pada Februari 2018 ini yang intinya menekankan hasil perundingan bersama baik serikat maupun pengusaha.

“Sebab dalam pengupahan sektoral itu mengacu pada upah minimum kabupaten (UMK). Dan juga tingkat kemampuan perusahaan berdasarkan tingkatannya,” kata Edi beralasan.

Apalgi jika mengacu hal itu sudah menjadi regulasi atau aturan baku dalam sistem pengupahan. Tetapi serikat pekerja kata Edi menegaskan tidak dapat memaksa kalau menginginkan peningkatan yang lebih tinggi.

Maka itu lanjut Edi menjelaskan, Disnaker hanya sebagai fasilitator huga mrnjembatani serikat dengan sektoral (pengusaha) guna membahas masalah UMSK.

Sebelumnya, Ketua DPD FSPMI Jabar, Sabilla Rosyad, mengatakan, berdasarkan Rakor Dewan Pengupahan Jabar, batas waktu rekomendasi upah sektoral dari kabupaten/kota masing-masing baru selesai pada Maret 2018.

“Kalau sampai akhir Maret belum selesai, apakah daerah sektoralnya hilang? Padahal daerah tersebut memungkinkan mengadakan upah sektoral,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Sabila Rasyad juga mengatakan, untuk daerah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta sampai kini belum melakukan pembahasan inten soal UMSK. (ewwy)

Pemkab Bekasi Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa
Baca Berita Lainnya

Tinggalkan pesan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

quis, accumsan dolor pulvinar mattis dictum non eleifend et, Curabitur vel,