Usai Raih Penghargaan APLKI, Wagub Banten Bicara Solusi PKL

BANTEN,PenaMerdeka – Tidak sia sia perjuangkan Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Andika Hazrumy atas keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Politisi Golkar ini pun lantas dapat penghargaan dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APLKI) atas peran besarnya.

Ali Mahsun, Ketua Umum APLKI, menyatakan, penghargaan yang diberikan pihaknya bukan ajang ceremonial belaka, namun sebagai ucapan terimakasih dari PKL terhadap empat kepala daerah se-Indonesia yang didalamnya tercatat nama Andika Hazrumy.

“Wagub Banten Andika Hazrumi berperan besar memperjuangkan PKL di Banten,” ucap Ali Mahsun, kepada wartawan, Senin (2/3/2018).

Ia menyebutkan terkait penghargaan bagi empat kepala daerah yang konsen dengan nasib PKL diberikan pada 25 Februari 2018 lalu di Provinsi Jawa Timur.

“Empat kepala daerah yang mendapatkan penghargaan tersebut adalah Wagub Banten, Gubernur Jawa Timur, Walikota Surabaya dan Bupati Mojokerta,” katanya membeberkan.

Dalam kesempatan itu ia juga menerangkan, sekarang jumlah PKL seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 25 juta orang. Sejatinya PKL yang disebut sektor informal ini kerap diberi label sebagai penyelamat ekonomi Indonesia saat dilanda kelesuan ekonomi.

“Tetapi kendala PKL kerap disebut tidak layak Bank. Akhirnya mereka kesulitan mendapatkan kredit, tidak memiliki lahan usaha dan rumah sendiri,” tegas Ali Mahsun.

Di Banten sendiri, APLKI belakangan telah melakukan MoU bersama Bank Banten, BPR, dan LKM se-Banten. Dimana MoU tersebut mendapat dukungan penuh Andika Hazrumy.

Sementara Wagub Banten, Andika Hazrumy mengatakan, PKL merupakan bagian dari pelaku usaha yang tidak dapat dilepaskan dari roda perekonomian daerah.

“Keberadaanya yang terus berkembang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menata, membina serta menjawab tantangan untuk kemajuan PKL,” ucap mantan anggota DPR-RI asal Fraksi Golkar.

Maka itu menurut Andika kepada pemerintah kabupaten dan kota supaya segera merubah cara pandang terhadap PKL.

Solusinya adalah, Pemda tingkat II pada lokasi penataan PKL bisa didorong sebagai tempat wisata kuliner khas daerah masing-masing.

“Alih-alih melakukan penertiban PKL tetapi tanpa ada solusi penempatan, pemda justru harus membantu pemasaran dan pengelolaan serta penataan PKL.”

Sebab nantinya kata Wagub Banten menandaskan, perjuangan usaha mereka bakal meningkatkan pendapatan masyarakat, kas daerah, ketertiban, keindahan. Nantinya pun juga bisa mendorong PKL lainnya untuk mudah dibina. (deden)

Disarankan
Click To Comments