Andra Soni: Berobat Gratis Banten Bukti Negara Hadir di Masyarakat
BANTEN,PenaMerdeka – Andra Soni, Sekjen DPD Partai Gerindra Banten, mengungkapkan, adanya program berobat gratis perwujudan positif Negara hadir untuk masyarakat. Sementara selama ini fakta soal minus program pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima masyarakat kerap ditemukannya saat ia melakukan pertemuan dengan konstituennya.
“Tidak semua terlayani dengan baik oleh BPJS Kesehatan. Banyak rumah sakit yang menolak peserta BPJS dengan alasan klasik, ruangan penuh dan lainnya,” katanya kepada wartawan, Senin (16/8/2018).
Fakta lainnya adalah saat peserta menunggak karena tidak mampu membayar iuran, maka mereka tidak mendapat pelayanan BPJS Kesehatan sebelum melunasi tunggakan. Untuk mengimbangi perlu diwujudkan program berobat gratis dengan hanya menggunakan e-KTP.
“Boro-boro buat bayar iuran BPJS, banyak yang untuk makan sehari tiga kali sangat sulit. Tidak semua rakyat Indonesia mampu membaya iuran. Ini bagaimana, masak mau dibiarkan,” kata Andra Soni.
Maka itu kata Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Banten ini juga menegaskan, kehadiran program kesehatan gratis menggunakan KTP dari Pemprov Banten bukti kehadiran negara.
“Negara ini kan terbagi kewenanganya. Ada pusat, ada provinsi dan ada kabupaten kota. Niat pembentukan BPJS itu bagus, menjamin kesehatan. Tetapi fakta di lapangan berbeda. Ada 2 juta warga miskin di Banten yang belum terlayani berobat gratis,” katanya.
Kehadiran Pemprov Banten dalam menangani 2 juta warga miskin tidak perlu dipersoalkan. Pasalnya, penanganan serupa dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya, meski bukan menggunakan KTP.
“Setiap niat baik untuk mewujudkan kehadiran negara dalam menangani fakir miskin sesuai UUD 45, harus kita dukung. Yang penting niatnya baik, tujuannya baik untuk melayani rakyat, saya pikir tidak ada masalah. Persoalan dengan BPJS Kesehata kan bisa dimusyawarahkan dan dibuat kesepakatan agar 2 juta warga miskin di Banten bisa terlayani berobat gratis,” ujarnya.
Andra membenarkan, jika warga miskin yang tidak tercover BPJS Kesehatan itu harus menjadi peserta BPJS dan iurannya ditanggung oleh Pemprov Banten, maka dana yang diperlukan sekitar Rp600 miliar per tahun.
“Itu kan cukup besar dan enggak uangnya. Kalau sebesar itu setahun, ya mending kita bikin rumah sakit kayak di Kota Tangerang setiap tahunnya. Rumah sakit nonkelas. Iya kan,” ujarnya.
Dia mendukung pola yang diiginkan Pemprov Banten, yaitu Pemprov hanya membayar biaya berobat gratis saat warga miskin itu sakit. Artinya, pemprov tidak perlu membiayai iuran BPJS Kesehatan selama 12 bulan atau setahun.
“Sampai hari ini Partai Gerinda adalah pengusung Wahidin Halim dan Andika Hazrumy menjadi kepala daerah di Banten. Apa yang disampaikan keduanya tentu sudah dikonsultasikan kepada kita,” kata Andra.
Hanya saja tandasnya, kita minta untuk dikonsultasikan dan ditelaah agar tidak melanggar hukum. Kalau itu sudah dilakukan, ya silahkan jalan, kami akan mendukung penuh program berobat gratis warga miskin di Banten. (abdul)