Helmy Halim ads

Petisi Dukungan Pertahankan Perda Penyakit Masyarakat Serang Mengalir

0 106

Kota Serang – Kasus Saeni pedagang nasi yang di angkut oleh Satuan Polisi (Satpol) PP Kota Serang berbuntut panjang. Saat ini dikabarkan sebanyak 16.062 orang meneken petisi mendukung Pemkot Serang supaya mempertahankan Perda Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat).

Petisi mendukung Perda No 2 Tahun 2010 mengalir di website change.org yang dibuat sejak 14 Juni 2016 diberi judul Petisi Pertahankan Perda Perihal¬† ‘Jam Buka Rumah Makan Selama Ramadhan’ di Kota Serang. Hingga hari ini, jumlah yang mendukung terus bertambah.

Sebelumnya juga diberitakan banyak kaum ulama dan pemuda Serang mendorong agar Perda yang menghambat kegiatan keagamaan tetap dipakai, mereka beralasan lantaran Banten merupakan daerah yang agamis.

Nuha Uswati, penggerak petisi mengatakan, pada hari pertama dibuatnya petisi, berhasil menggalang 2.000 dukungan.

“Sudah terlihat secara jelas dan terang benderang semua berasal dari blow up media pada kasus razia warteg yang berdalih atas azas kemanusiaan (humanisme) namun diberitakan secara berlebihan dan tidak berimbang,” kata Nuha, Selasa (21/6).

Ia menegaskan, petisi bersifat netral, tidak ada partai, golongan atau kelompok masyarakat tertentu di belakangnya.

Petisi ini pun keabsahannya dapat dipastikan, tidak abal-abal, karena mereka yang mendukung petisi juga menyertakan nama lengkap, alamat email asli, kode pos, dan komentar/pendapat pribadi.

“Petisi ini ditujukan sebagai pernyataan bahwa kami membela Perda Pekat Kota Serang. Dengan ini kami meminta seluruh lapisan masyarakat di luar kota Serang untuk menghargai kearifan lokal ini,” ujarnya.

Lanjut Nuha, petisi tersebut dikirim ke Wali Kota Serang, DPRD Kota Serang, Mendagri, dan Presiden.

Seperti diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo memberi penjelasan mengenai 3.143 Perda yang dibatalkan. Mendagri kembali menyampaikan, Perda yang akan dicabut itu sebagian besar yang menghambat investasi. Silakan dibuka dan diekspose.

“Ekspose saja. Yang jelas kita kirim semua ke seluruh bupati, tokoh-tokoh masyarakat, DPRD,” jelas Tjahjo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/6/2016).

Tjahjo belum bisa merinci Perda apa saja yang dihapus karena banyak. Pastinya dikirimkan ke daerah dalam pekan ini. (wahyudi/red)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Zulfikar turut berduka
Loading...