Jazuli Abdillah Selamat Idul Fitri

SPP Gratis Banten Dibajak! Orang Tua Meradang

BANTEN,PenaMerdeka – Semenjak digulirkan kebijakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Gratis oleh Pemprov Banten, ternyata masih kerap ditemui keluhan orang tua siswa karena pihak SMA/SMK-Negeri di Banten dikabarkan masih memungut biaya yang dipinta per-bulan tersebut.

Di beberapa tempat, informasi yang berhasil dihimpun masih ditemukan pihak sekolah memungut dana SPP pada semua wali murid. Berawal lantaran ada keluhan orang tua siswa yang mengaku keberatan, sebab untuk memenuhi kebutuhan sehari hari saja kesusahan.

Beberapa waktu lalu salah seorang orangtua siswa dalam postingannya di akun medsos mengeluhkan soal biaya SPP gratis yang diminta kembali oleh pihak SMA-Negeri 9, Kota Tangerang. Dalam akun milik pribadinya ini dia mempersoalkan soal biaya Rp 100.000 / bulan yang diminta sekolah.

Dalam keluhan itu dia minta perhatian Wahidin Halim selaku Gubernur Banten terkait biaya sekolah yang masih dipungut kepadanya.

“Keberadaan komite sekolah hanya sebagai alat untuk menghadapi orangtua. Ini tidak sesuai pembukaan UUD’45,” ungkapnya di medsos.

“Kami tahunya kan Pemprov Banten mengeluarkan SPP gratis kepada siswa SMK/SMA Negeri. Kan sebetulnya gratis tidak ‘dibajak’ sekolah,” ucap salah seorang orangtua siswa lainnya, Rohmah (40), kepada penamerdeka.com, warga Kabupaten Serang yang mengaku anaknya sekolah di salah satu SMK-Negeri, Rabu (23/5/2018).

Memang untuk kegiatan eskul dia mengaku tidak keberatan karena di luar biaya SPP. Tetapi kalau SPP dimintai juga semua orangtua akan merasa keberatan.

Sementara di SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang, siswa dikabarkan sempat diancam tidak boleh mengikuti ujian lantaran belum mengantongi kartu legitimasi lantaran belum membayar SPP.

Padahal menurut Hasjantama (42) salah seorang orangtua siswa yang anaknya masih duduk di kelas 10 SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang, diketahuinya bahwa Pemprov Banten sudah mengeluarkan SPP gratis kepada siswa SMA/SMK-Negeri lewat penggelontoran dana Bosda dan Bos dari pusat.

“Kalau sekarang sih sudah tidak ada lagi teguran ke siswa langsung. Karena saya sudah mempertanyakan maslah ini ke sekolah. Tadinya siswa harus mengantongi kartu legitimasi dari sekolah. Meskipun SPP secara gratis sudah harus terealisasi karena ada dana Bos dan Bosda,” terang Tama.

Memang kata dia, anaknya yang duduk di kelas 10 dikenakan biaya SPP sebesar Rp 425.000. Kalau rata jumlah siswa dalam 1 kelas berjumlah 30 an maka di sekolah itu kurang lebih ada sekitar 1000 an murid.

“Jumlah kelas 10 ada 11 ruang, kelas 11 ada 11 dan kelas 12 berjumlah 11 ruang kelas. Kalau dikalkulasi rata dalam 1 kelas ada 30 siswa cukup signifikan,” ungkapnya.

Jika memang ada aturan SPP harus dibayar kepada siswa menurutnya tidak menjadi persoalan. Tetapi jika dari Pemprov Banten memberikan kebijakan SPP gratis ini tidak bisa diberlakukan sekolah.

“Saya keberatan. Orangtua siswa lain juga mengaku sama karena biaya itu sudah menyulitkan kami sebagai orangtua siswa,” tandasnya. (redaksi/tim)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan