Kontroversi Debat Caleg dan Eks Napi Yang Nyaleg

JAKARTA,PenaMerdeka – Berita aturan larangan Calon Anggota Legislatif tersandung pidana (mantan napi) ramai terpublikasi. Tetapi aturan Caleg dan eks Napi yang akan nyaleg masih kontroversi. Hanya saja kalau terealisasi, masyarakat bakal disuguhkan pilihan calon wakil rakyat tanpa tendensi tipikor.

Dalam Pileg 2014 lalu posisi menarik yang sempat terjadi ketika siasat mendulang suara antar calon yang menjadi wakil rakyat di kota, kabupaten, provinsi hingga pusat terpantau sengit. Meski dalam politik terkadang disebut lumrah.

Sekarang ini di pemilu 2019, disebutkan kondisinya sudah mempengaruhi psikis calon yang pernah mengantongi masalah hukum. Memang aturan caleg dan eks napi yang nyaleg masih menuai pro dan kontra di tingkat DPR dan tokoh kompeten hingga Presiden RI sempat angkat pendapat. Tetapi soal siapa yang menang belum kelihatan.

Dua opsi KPU

Menurut KPU, pihaknya memang telah menyiapkan dua opsi untuk mengatur larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Katanya, kedua opsi ini memiliki substansi yang sama, hanya perbedaan redaksional pada Peraturan KPU (PKPU) yang kini tengah dibahas.

“Norma tersebut akan dilakukan sebagaimana yang tertera dalam (rancangan) PKPU. Secara teknis opsi dua akan diberlakukan pada parpol, tapi tetap substansi sama. Ada perbedaan caleg dan eks napi yang akan mendaftar,” ucap Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, beberapa waktu lalu.

Wahyu menjelaskan opsi pertama akan sesuai dengan rancangan PKPU tentang Pencalonan. Di dalam pasal 8 ayat 1 Huruf j rancangan PKPU menyebutkan bakal calon anggota legislatif (caleg) bukan mantan narapidana korupsi.

Apabila pasal ini tidak diterima, kata Wahyu, KPU akan membuat opsi kedua yang punya substansi yang sama, namun lebih masuk ke dalam ranah parpol untuk mengklasifikasi murni caleg dan eks napi korupsi yang akan nyaleg.

Opsi kedua ini memberikan syarat kepada partai politik melakukan rekrutmen caleg yang bersih. Kedua opsi ini, tutur Wahyu, tidak hanya bisa memilih salah satu, melainkan saling menguatkan.

“Sebab kan substansinya sama. Jadi bukan berarti opsi A lebih keras dari opsi B,” ucap Wahyu.

Perppu Pengajuan Syarat Caleg

Sementara itu menurut Mahfud MD, soal Caleg dan eks Napi kasus korupsi yang dinyatakan mencalonkan dalam Pileg menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) supaya mengajukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Pengajuan syarat caleg dan napi yang menncalonkan dilakukan kalau rencana aturan larangan itu dianggap mendesak.

“Saya sarankan minta ke presiden kalau memang konsisinya harus mendesak, ya supaya dibuatkan perppu. Kalau sesuatu yang reguler, ya dimasukkan ke prolegnas (program legislasi nasional) saja,” ucap pria asal Madura ini.

Sebab, mantan Ketua MK ini menilai, terkait rencana KPU dari sudut substansi rencana tersebut dianggap cukup baik. Bahkan, di negara lain murni caleg dan eks napi sebagai legislator ada aturan soal hal itu. Mereka mengatur tidak boleh maju untuk menduduki jabatan publik.

“Masa mantan koruptor nyaleg,” ucap Mahfud.

Namun kata Mahfud menegaskan, jika dilihat secara prosedur formal, KPU tidak bisa melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

Pasalnya Mahfud beralasan, pada pasal 28 huruf D Undang-undang 1945, diatur terkait hak asasi manusia atas pengakuan, caleg dan eks napi yang mau maju mencalonkan masih ada jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Tandai Mantan Koruptor

Pemberitaan yang sedang ramai soal pencalegan di Pemilu 2018 membuat Presiden Jokowi angkat bicara, mantan narapidana kasus korupsi menurut mantan Walikota Solo itu mengatakan, mereka punya hak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat menjadi dewan.

“Kalau saya, itu hak. Hak seseorang berpolitik,” kata Jokowi di Jakarta.

Jokowi mengatakan, konstitusi sudah menjamin untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk caleg dan eks napi. Dan menandakan kepada mantan napi yang mencalonkan.

“Silakan lah KPU menelaah. KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda ‘mantan koruptor’,” ujar Jokowi.

Ujian KPU

Sementara Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengaku tak terkejut dengan pandangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal larangan eks koruptor nyaleg.

Alasannya, pemerintah telah menyampaikan pandangan soal murni individu caleg dan eks napi yang tersandung kasus korupsi dalam rapat konsultasi bersama DPR, KPU dan Bawaslu beberapa waktu lalu.

“Tetapi kalau kami berpandangan presiden tetap tidak menyurutkan semangat KPU buat pengaturan melarang mantan koruptor nyaleg,” ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Titi menilai KPU sudah menjalankan amanat reformasi untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. KPU diminta untuk tetap membuat aturan tersebut.

“Yang penting soal caleg dan eks napi masih menjadi perdebatan justru disitu diujinya kemandirian KPU, terpenting keyakinan KPU. Catatan reformasi memberantas KKN dan KPU mengambil peran membuat aturan,” tandas wanita berhijab ini. (redaksi/dbs)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang 2019

Disarankan
Dirgahayu RI 73 Jazuli Abdillah