Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Pileg 2019 Bawaslu Banten Loloskan Dua Bacaleg Eks Napi Koruptor

70

KOTA SERANG,PenaMerdeka – Pasca dibatalkan Mahkamah Agung (MA), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten akhirnya meloloskan dua bacaleg dari Partai Golkar eks napi koruptor untuk tingkat DPRD Provinsi Banten.

Hal itu terungkap dalam sidang ajudikasi dengan agenda pembacaan putusan di Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten, Jalan Kelapa Dua No. 19, Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang.

M Sudi, Ketua Bawaslu Provinsi Banten mengatakan, mengenai bacaleg eks napi koruptor sudah tidak ada lagi perdebatan, sebab dari putusan MA telah membatalkan beberapa pasal di peraturan KPU nomor 20 tahun 2018. Salah satunya adalah pembatalan larangan eks napi korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

“Kita mengikuti alur-alur yang ada, termasuk dari MA itu. Sesuai hukum yang berlaku kita putuskan, sesuai dengan permohonan kita kabulkan seluruhya. Jadi ada dua masuk daftar calon sementara. Saya pikir berlaku untuk daerah lainnya pasca putusan MA ini,” terang Sudi, Rabu (19/9/2018).

Mantan Komisioner KPU Provinsi Banten itu menambahkan, putusan tersebut Bawaslu pun kini menyerahkannya kepada KPU untuk tindaklanjutnya. Bawaslu memberikan tenggat waktu tiga hari setelah putusan diberlakukan.

“Kalau Bawaslu mengawal sampai putusan ini selesai. Karena KPU mempunyai peraturan. Tetapi sebenarnya peraturannya sama, di undang-undang jelas, saat ada putusan ditindaklanjuti. Kemudian disebutkan bahwa putusan ditindaklanjuti selama tiga hari kerja sejak putusan diberlakukan,” katanya.

Disinggung soal mekanisme terkait tindak lanjut putusan pembatalan eks napi koruptor tersebut, Sudi sekali lagi menyerahkannya ke KPU. Hal itu sepenuhnya menjadi ranah lembaga penyelengara pemilu.

“Mekanismenya nanti terserah KPU, yang jelas Bawaslu mengawal sampai putusan ditetapkan. Tindaklanjutnya seperti apa? Silakan teman-teman di KPU, karena sebenarnya undang-undangnya juga sudah, jelas juga apa yang harus dilakukan,” ungkapnya.

Sementara Ferry Reynaldi, Kuasa Hukum DPD Partai Golkar Provinsi Banten mengatakan, pihaknya telah menerima salainan putusan dari Bawaslu. Dalam putusannya, Bawaslu mengabulkan gugatan seluruhnya.

“Alhamdulillah permohonan tadi sudah diputuskan dan diterima, diperintahkan kepada termohon yaitu KPU pada prinsipnya untuk memasukan nama tersebut. Dari Dapil Banten 6 Desy Yusandi dan Dapil Banten 9 Agus Mulyadi R ke daftar calon sementara,” ucap Ferry.

Menurutnya, adapun pertimbangan yang membuat dikabulkannya gugatan dari Golkar mengacu terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian undang-undang dasar (UUD) 1945 pasal 28 huruf j dan paling prinsip pada putusan MA.

“Harapanya KPU untuk segera melaksankan putusan Bawaslu tentang pembatalan eks napi koruptor oleh MA. Memasukan dua nama tersebut di DCS tingkat DPRD Provinsi Banten dari Partai Golkar,” tandasnya. (abdul)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...