Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Jaksa Tolak Nota Keberatan Pengacara Kasus Perakitan Senpi di Tangerang

144

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Jaksa penuntut umum Suhaemi, SH meminta hakim menolak nota keberatan (eksepsi) yang diajukan kuasa hukum terdakwa Ahmad Rizki Amrillah (44) terdakwa kasus perakitan senjata api (Senpi).

Permintaan tersebut disampaikan Suhaemi pada sidang lanjutan pembacaan sanggahan atas eksepsi yang diajukan pihak Rizki di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Rabu (19/9/2018).

Suhaemi mengatakan, dalam hal pihak terdakwa Rizki mengajukan keberatan, bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima, maupun surat dakwaan harus dibatalkan, hal tersebut bukanlah materi eksepsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHAP.

Dengan kata lain, nota keberatan yang diajukan pihak terdakwa hanya ditujukan kepada aspek-aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan perkara di pengadilan saja. Sedangkan, aspek materi perkara tidak berada dalam ruang lingkup eksepsi.

“Sebelum kami menanggapi eksepsi dari pihak terdakwa, kami ingin menegaskan, apakah materi keberatan yang diajukan pihak terdakwa masih di dalam lingkup keberatan atau diluar, sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam pasal 156 ayat 1 KUHAP,” kata Suahemi dalam sanggahannya.

Suhaemi menjelaskan, setelah mempelajari secara seksama pada nota keberatan yang diajukan pihak Rizki, kami membuat empat poin sanggahan.

pada eksepsi, pihak Rizki yang menyatakan keberatan terkait nama kecamatan yang disingkat, hal tersebut menurut suhaemi merupaan kesalahan sistem komputer kejaksaan negeri Tangerang yang secara otomatis menyingkat nama kecamatan tersebut.

“Yang seharusnya Kecamatan Cipondoh menjadi ‘Kec. cpdh’. Sesuai yurisprudensi yang berlaku di Indonesia, kesalahan penulisan dalam surat dakwaan tidak membuat dakwaan batal demi hukum,”

Selanjutnya, dalam hal lokasi tempat kejadian perkara yang dianggap tidak jelas oleh pihak pengacara Rizki, Suhaemi menuturkan, pihak penuntut umum sudah sangat jelas diuraikan dalam surat dakwaan, yaitu bertempat tinggal di Gondrong, gang Haji banteng no.54a RT.003/006 kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PN Tangerang.

Lalu, terkait dalam surat dakwaan Jaksa dianggap tidak disusun secara cermat, Suhaemi memaparkan, surat dakwaan sudah disusun sesuai ketentuan yang ada di dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP. Mengenai alasan ketidak jelasan yang diuraikan Penasehat hukum terdakwa, hal tersebut merupakan materi pokok yang seharusnya dibuktikan di persidangan, bukan termasuk lingkup eksepsi.

Kemudian, dalam poin ke empat dalam eksepsi yang menyebutkan Penuntut umum telah keliru dalam merumuskan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Suhaemi menegaskan, dakwaan yang ditujukan kepada saudara Rizki telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sebagaimana yang terungkap dalam proses penyidikan yang tertuang dalam berkas perkara Nomor BP/19/IV/2018/Reskrim pada tanggal 5 April 2018.

“Berdasarkan uraian diatas,kami menyatakan, bahwa nota keberatan yang diajukan tim Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya, dan menetapkan pemeriksaan ini tetap dilanjutkan,” tandas Suhaemi.

Setelah mendengar sanggahan atas eksepsi yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum, Hakim Ketua pemimpin persidangan mengatakan persidangan akan dilanjutkan pekan depan tanggal 26 September 2018 untuk melakukan putusan sela. (ari)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...