Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Polemik Koridor II, Ini Jawaban Dishub Kota Tagerang Soal Tuntutan PPJT

167

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang menolak tuntutan PPJT terkait pengkajian ulang rute Koridor II Bus Rapid Transit (BRT) yang dianggap merugikan pengusaha angkutan kota.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dishub Kota Tangerang setelah menemui perwakilan PPJT di ruang pertemuan kantor Dishub, Kamis (4/10/2018). Dikabarkan sebelumnya bahwa adanya koridor BRT merugikan sopir angkot yang melintasi trayek tersebut karena mengalami penurunan pendapatan.

“Kami hargai soal tuntutan PPJT, tapi kami hanya melaksanakan amanat UU Nomor 22 tahun 2009. Sebab dalam salah satu pasalnya menyebutkan Pemda wajib mengadakan angkutan umum masal,” terang Saeful Rohman, Kepala Dishub Kota Tangerang dalam rapat mediasi bersama pihak PPJT.

Saeful mengatakan, penentuan rute koridor II BRT dari terminal Poris sampai Cibodas sudah berdasarkan hasil pengkajian, dan sudah disosialisasikan kepada asosiasi yang telah ditetapkan melalui surat keputusan Menteri perhubungan, sebagai wadah dari pengusaha angkutan umum.

Ia menegaskan,Dishub tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut operasional BRT, karena koridor II itu SK Walikota. Kalau memang PPJT bersikeras menuntut koridor II BRT untuk dihentikan, Saeful menyarankan kepada PPJT untuk menempuh jalur hukum.

“Program BRT sudah dicanangkan dari tahun 2015, dan kami sudah mensosialisasikan pelaksanaan koridor II BRT kepada Organda pada bulan Oktober sampai Desember 2017. Kami rasa sosialisasinya sudah cukup ,” ungkapnya.

Tuntutan PPJT terkait pengkajian ulang koridor II khususnya di wilayah perum yang dianggap jalanya terlalu kecil untuk dibangun halte dan dilalui BRT, Saeful menjelaskan, untuk pembangunan tempat pemberhentian bus di wilayah perum akan disesuaikan dengan kondisi bahu jalan yang ada, apakah nanti dibangun halte atau tempat pemberhentian bus saja.

“Kalau halte kan ada bentuk bangunannya, tetapi kalau tempat pemberhentian bus, tidak perlu ada bangunan. Dan untuk diperum hanya bis ukuran 3/4 saja yang akan melintas di jalur itu,” jelasnya.

Saeful menandaskan, untuk kedepannya Pemkot Tangerang akan memberdayakan angkot yang terkena imbas dari pembangunan koridor II BRT.

Pemerintah berencana akan menjadikan angkot tersebut sebagai feeder (pengumpan) yang terintegrasi dengan BRT.

“Memang nanti tetap ada angkot yang beroperasi seperti biasanya. Tetapi, Sekarang sedang dikaji tentang keberadaan angkot yang nantinya akan dijadikan pengumpan untuk BRT.”

Semoga ini menjadi jawaban dari tuntutan PPJT. Dan saya berharap tahun 2019 sudah bisa terlaksana,” tandas pria yang pernah menjabat Asda 1 Kota Tangerang. (hisyam/ari).

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...