Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Pengurus Partai Nyaleg DPD, Ramai-ramai Dorong KPU Supaya Gunakan Putusan MK

0 84

 

JAKARTA,PenaMerdeka – Sejumlah pihak mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) supaya tetap menjalankan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) meski belakangan Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melegalkan pengurus partai menjadi calon anggota DPD.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu ragu untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi soal larangan pengurus partai politik jadi calon anggota DPD.

Sebelum Oesman Sapta Odang (Oso) melakukan upaya guagatan ke MA dan PTUN Jakarta tetapi lebih dahulu MK mengeluarkan putusan No. 30/PUU-XVI/2018 yang melarang calon anggota DPD rangkap jabatan sebagai pengurus parpol.

Seperti diketahui Ketum Partai Hanura melakukan upaya perlawanan hukum dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Dominasi parpol sudah mulai dibenahi begitu perubahan UUD 1945 dilakukan,” kata Feri saat acara diskusi di Jalan Wahid Hasyim, Minggu (18/11/2018).

Semangat yang didorong saat itu menurut Feri mewujudkan parlemen, satu DPR dan satu DPD. Keterwailan suara rakyat sudah ada dalam DPR. Maka DPD sejatinya menjadi representasi individu non-partai di daerah.

Feri menilai MA tidak memahami putusan MK. Menurut dia, sifat putusan MK adalah mengikat. “Final and binding. Dia mengikat mau diubah atau tidak diubah UU-nya,” ujar Feri.

Karena sifat mengikat itu, maka tidak mematuhi putusan MK sama seperti tidak mengikuti UU Pemilu.

Selain itu, lanjut Feri, tidak mengikuti putusan MK juga berarti tidak ikut gagasan pembentukan UUD 1945. Atas alasan itu, dia pun berpendapat sebaikan KPU tidak ragu untuk mengikuti putusan MK.

“Kalau KPU ikuti putusan MK, maka KPU mematuhi UUD, UU Pemilu, dan putusan MK itu sendiri,” ujar Feri.

Sebelumnya Bivitri Susanti, pengamat hukum tata Negara menganggap akan berbahaya untuk sistem ketatanegaraan di Indonesia.

“Putusan MA ini maupun putusan PTUN sesungguhnya bisa berbahaya untuk sistem ketatanegaraan Indonesia. Tapi bahwa akan jadi berbahaya ke depan kalau KPU ikuti keputusan yang keliru memaknai putusan MK, dalam arti, ‘kok MA membelakangai putusan MK’,” kata Bivitri dalam diskusi acara yang sama di Warung Upnormal, Jalam KH Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/11/2018).

KPU harus berpegang kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab MK sudah lebih dahulu mengeluarkan putusan melarang pengurus partai politik untuk mengajukan diri sebagai calon DPD-RI.

Dalam posisi ini kata dia menegaskan, KPU janga terbawa kepentingan seseorang tetapi kepentingan sistem ketatanegaraan malah akan hancur.

Bivitri khawatir, KPU akan menjalankan putusan MA dan PTUN, padahal Mahkamah Konstitusi (MK) sudah lebih dulu menyatakan pengurus partai politik tak boleh menjadi calon anggota DPD.

Dalam putusannya, PTUN Jakarta, Rabu (14/11/2018) memerintahkan KPU memasukkan nama OSO sebagai calon DPD pada Pileg 2019.

“Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang baru yang mencantumkan nama Penggugat sebagai Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019,” ujar Ketua Majelis Edi Sapta Surheza di PTUN Jakarta, Cakung, Jakarta Timur. (uki/dbs)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...