Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Perizinan Meikarta dari Awal Dianggap Banyak Janggal, KPK Panggil Wakil Bupati Bekasi

0 81

KABUPATEN BEKASI,PenaMerdeka – Terkait kasus perizinan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil saksi-saksi, kali ini memeriksa Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

Menurut keterangan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pihaknya menggali lebih dalam soal rangkaian proses perizinan proyek berlangsung.

“Kami memandang yang bersangkutan mengetahui beberapa bagian dari rangkaian proses perizinan. Yang dimaksud adalah rekomendasi sebelum IMB (Izin Mendirikan Bangunan) terbit. Itu yang kami perlu dalami,” kata Febri ditanya soal keterkaitan pemanggilan Wakil Bupati Bekasi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Sebelumnya kata Febri, karena ada juga sejumlah kepala dinas yang sudah dipanggil. Satu persatu dirinci untuk menemukan dan memastikan beberapa persoalan Meikarta.

Sebab ia menduga sebelumnya ada dugaa kejanggalan. Dan itu sejak dari awal proses perizinannya mengantongi masalah. Apalagi kata dia adanya aspek-aspek fundamental dari proyek tersebut yang tak dituntaskan dengan baik.

“Kami duga ada masalah yang cukup mendasar sejak awal sampai proses rekomendasi sebelum IMB (Izin Mendirikan Bangunan) diterbitkan, karena ini adalah rangkaian maka ada dugaan persoalan juga,” paparnya.

Sementara itu, usai pemeriksaan Wakil Bupati Eka mengaku tak tahu soal pengurusan proyek Meikarta yang melibatkan Bupati Bekasi sebagi tersangka KPK.

“Kalau saya sih tidak tahu apa-apa terkait Meikarta. Memang saya kebetulan tidak tahu lebih jauh terkait dengan Meikarta,” kata dia.

Soal keterkaitan Eka juga mengaku tak mengenal petinggi-petinggi Lippo Group yang terkait dengan proyek tersebut.

“Saya enggak kenal mereka. Saya tidak tahu. Saya tadi hanya kebetulan saya di organisasi pemerintah daerah. Saya barangkali, (karena) saya wakil bupati, diminta keterangannya sebagai saksi,” kata dia.

Seperti diketahui KPK sudah menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka. Neneng dan para kepala dinas diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group. Hingga saat ini, menurut KPK, baru terjadi penyerahan Rp 7 miliar.

Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi sebagai tersangka. Kemudian, KPK juga menetapkan tiga kepala dinas sebagai tersangka.

Masing-masing, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor. (ers)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...