Kasus Suap Perizinan Meikarta, KPK Bidik Anggota DPRD Kabupaten Bekasi

0 280

BEKASI,PenaMerdeka – Dari pengembangan kasus suap perizinan Meikarta yang menjerat Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi adanya dugaan aliran dana ke sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Menurut Febri Diyansyah Juru Bicara KPK, dari pengembangan keterangan saksi ada sejumlah aliran dana yang digunakan anggota DPRD Bekasi untuk keperluan berwisata ke luar negeri.

“Sebenarnya dari saksi-saksi yang didalami ada dugaan aliran dana untuk wisata (luar negeri) sejumlah anggota DPRD. Dan sekarang kita sudah punya bukti dan catatan-catatan yang mendukung terkait catatan pendukung terkait dugaan itu,” ucap Febri Diansyah di gedung KPK, di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Ia lebih jauh menjelaskan, tidak hanya secara personal anggota DPRD saja yang berangkat ke luar negeri. Tetapi KPK mengidentifikasi bahwa para anggota DPRD itu juga mengajak keluarganya ketika pelesiran ke luar negeri.

“Salah satu tujuannya adalah ke Thailand. Cukup banyak anggota DPRD Bekasi yang dibiayai bersama keluarga ke salah satu negara di Asia, salah satunya Thailand,” kata Febri.

Menurutnya, KPK kini terus menelusuri terkait aliran dana ke anggota DPRD itu. KPK juga akan mendalami semua kegiatan anggota DPRD Bekasi selama di Thailand.

“Kami juga akan dalami apa saja yang dilakukan di sana,” ujarnya.

Dalam perkara ini, Neneng bersama sejumlah jajaran pejabat di Pemkab Bekasi diduga menerima suap. Uang haram itu disebut dari Billy Sindoro cs.

Sebelumnya dalam surat dakwaan Billy, Bupati nonaktif Neneng Hassanah disebut menerima suap senilai Rp 10.830.000.000 dan SGD 90 ribu. Selain kepada Bupati, ada sejumlah Kepala Dinas Kabupaten yang menerima aliran dana proyek Meikarta. (eres)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...