Penjelasan WH Soal Sebab-musabab Banten Bisa Salip Pemprov DKI Jakarta

BANTEN,PenaMerdeka – Gubernur Banten Wahidin Halim mempunyai target akan melampaui pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pasalnya, Banten mengantongi potensi aset yang melimpah.

“Kita punya aset wilayah yang potensial. Ada bandara internasional dan banyak daerah pemukiman baru yang sedang dan akan dibangun,” ucap pria yang kerap disapa WH ini di acara rapat Koordinasi Pembuka Tim Administrasi Manunggal Satu Atap Provinsi Banten bersama Polda Banten di Hotel Horison Grand Serpong, Cikokol, Kota Tangerang, Kamis (21/2/2019).

Maka nantinya, Pemprov Banten untuk mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) akan dibangun UPT Samsat yang baru.

“Nanti masyarakat yang baru yang tinggal di Banten dorong supaya bayar pajak kendaraan di Samsat Banten. PAD itu akan menjadi milik kita, ini kan potensi, yang penting jangan dikorupsi,” tegas WH.

Sebab sejatinya kata WH, ada perubahan yang spektakuler yang harus kita lakukan. Ada pameran mobil internasional yang rutin dilangsungkan di Serpong, Tangsel, Banten, ini harus kita berdayakan supaya pembeli mobil menjadi pengguna pajak tetap di Banten.

“Ada langkah spektakuler yang harus kita lakukan untuk mendongkrak pajak,” tukas WH.

Dia menuturkan, bahwa APBD dan PAD Banten terus meningkat. Kalau di totality dari PAD Pemprov sekitar Rp 12 triliun lalu kita gabungkan dengan APBD di kota dan kabupaten di Banten itu masuk ke angka Rp 38 triliun, kalau dikelola baik semuanya nanti bisa mencapai Rp 50 triliun.

“Makanya target kita bisa melebihi pendapatan Provinsi DKI Jakarta. Target saya itu. Jakarta harus kita kalahkan. Kalau kita sinergis dan total capaian Rp 50 triliun bisa kita dapat, mendekati pendapatan Jakarta,” ucap WH.

WH kembali menjelaskan, setiap bertemu Presiden selalu disampaikan soal progres dan potensi di Banten. Karena persoalan tempat bisnis, jasa keuangan hingga gengsi orang mengenakan plat nomor polisi antara Polda Banten dan Metro Jaya saja berpengaruh dalam pendapatan di Banten.

“Kegiatan tarik bongkar muat kenapa mesti ke Tanjung Periuk Jakarta, malah bikin kemacetan di daerah di Banten. Industrilisasi yang ada di Banten tapi kenapa harus berkantornya di Jakarta. Ini harus kita geser dan itu saya sudah sampaikan ke Presiden,” ungkapnya.

Kalau nanti semua sudah bisa dilakukan di Bante maka PAD buat Pemprov Banten, pekerjanya dari kita.

Makanya kata Gubernur menandaskan, kedepan para pelaku industri supaya berkantor tidak mesti harus keluar daerah Banten. Supaya pajaknya bisa kita pungut di Banten.
(hisyam)

Disarankan
Click To Comments