Terkait UU Hak Cipta, LMKN Akan Jerat Pengusaha THM Dan Karaoke Di Kabupaten Bekasi

0 284

KABUPATEN BEKASI,PenaMerdeka – Untuk melindungi pemilik atau pemegang hak cipta dan hak terkait khususnya yang mempunyai nilai ekonomi di bidang lagu dan musik, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) telah memberlakukan mekanisme pemungutan royalti lewat satu pintu yakni KP3R.

Namun, sejumlah pengusaha Tempat Hiburan Malam (THM) dan Karaoke di kabupaten Bekasi enggan membayar royalti hak cipta dan hak terkait kepada Koordinator Pelaksana Penarikan dan Penghimpunan Royalti (KP3R) dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Salah seorang pengusaha THM Kabupaten Bekasi yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, jika diskotik, club, bar dan karaoke adalah merupakan kegiatan usaha yang dilarang oleh Pemkab Bekasi dengan adanya Perda Kabupaten Bekasi  Nomor 3 Tahun 2016 yang membuat ‘gamang’ sejumlah pengusaha tempat hiburan malam, antara adanya Perda tersebut dengan kewajiban hak royalti yang harus mereka bayarkan.

“Jadi di satu sisi bisa dibilang usaha tempat hiburan yang ada di daerah sini (Kab. Bekasi-red) adalah ilegal, sementara sisi lainnya kami harus membayar royalti hak cipta dan hak terkait,” ungkapnya.

Sebagai pengusaha lanjutnya, tentu pihaknya menginginkan adanya sebuah legalitas untuk menjalankan usaha yang pada beberapa waktu lalu sempat disegel oleh pihak Pemda Kabupaten Bekasi tersebut. Meski akhirnya kegiatan usaha tempat hiburan tetap berjalan lantaran banyaknya ‘koordinasi’ yang harus mereka keluarkan.

“Kami sebagai pengusaha, tentu ingin agar mendapatkan legalitas resmi dari pihak pemerintah seperti di kota/kabupaten lainnya. Semoga pemerintah pusat dan pemda kabupaten bekasi dapat merevisi Perda tersebut,” harapnya.

Sementara Budi juniawan, yang mewakili KP3R Hak Cipta mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah persuasif sesuai dengan SOP, yakni dengan memberikan surat pemberitahuan, peringatan, sampai dengan somasi terakhir.

“Kalau memang itu tidak juga diindahkan, maka kita (LMKN-red) akan mengambil langkah hukum sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014,” ujarnya ketika ditemui di Polres Kabupaten Bekasi, Kamis (5/9/2019).

Senada dengan Budi, Vanny Irawan (KP3R Hak Terkait) menjelaskan, LMKN sudah melakukan tindakan-tindakan tegas dengan melakukan pelaporan yang dibantu oleh pihak lain dan bekerjasama dengan pihak Polres ataupun Polda.

“Jika pada proses mediasi mencapai kesepakatan, maka akan kita cabut laporan polisi. Namun, jika proses mediasi tidak mencapai titik temu maka akan kita lanjutkan hingga P21,” tandasnya.

Saat ini lanjut dia, LMKN telah melakukan sebanyak 32 LP di Polrestabes Surabaya dan 3 LP di Polda Jatim yang saat ini satu laporan sudah sampai tingkat P21.

“LMKN tegas dalam menertibkan pengguna atau user performing right yang tidak tertib seperti yang sudah dilakukan dibeberapa kota lainnya,” Pungkasnya. (Ers)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...