Nilai-nilai Budi Luhur yang Harusnya Mampu Bendung Banjir di Awal Tahun

0 121

Oleh : Togi Prima Hasiholan

Mahasiswa Magister Komunikasi Universitas Budi Luhur Jakarta

Hari pertama di tahun baru 2020, mungkin akan menjadi peristiwa yang akan terus dikenang oleh warga Jabodetabek, bukan karena adanya perayaan yang sangat megah dalam menyambut Tahun 2020, akan tetapi karena beberapa kawasan Jabodetabek tergenang banjir.

Masyarakat yang sebelumnya banyak yang  bersemangat menyambut Tahun Baru 2020 tak dapat dihindari disambut dengan banjir di pagi hari.Dengan peristiwa banjir awal Tahun ini menghasilkan beragam polemic didalamnya, dimulai dari kerugian materi yang dialami oleh masyarakat terdampak banjir, jatuhnya korban jiwa sampai 67 jiwa, dan yang memperkeruh polemic ini adalah terjadinya silang pendapat antara para elite pemerintahan yang menjadi komunikator dalam persoalan banjir awal tahun baru ini.

Perbedaan pendapat para elite pemerintahan menjadi persoalan yang cukup menyita perhatian masyarakat luas dibandingkan mengenai banjir dan efeknya. Pada pernyataan yang diutarakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono yang dimana beliau mempersoalkan bahwa banjir yang terjadi di Jakarta dikarenakan tidak maksimalnya proses normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung , hal ini tercatat dari rencana 33 kilometer rencana normalisasi oleh pemerintah daerah DKI Jakarta baru dilaksanakan sebanyak 16 kilomeater saja.

Sementara itu Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta melontarkan pendapat yang berbeda terkait banjir di awal tahun baru ini, menurut Anies banjir yang terjadi di Jakarta bukan dikarenakan normalisasi sungai saja akan tetapi juga ketiadaanya pengendalian air dari hulu. Pernyataan dari kedua komunikator politik ini tentunya menjadi suatu sinyal terdapatnya perbedaan yang cukup mencolok terkait permasalahan banjir ini.

Menurut James Rossenau dalam kaitan level nasional dan masalah khusus, komunikator politik dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni Govermental opinion makers yaitu pejabat pemerintah dari mulai presiden sampai kabinet atau kementerian termasuk pimpinan departemen dengan seluruh jajarannya (eksekutif).

Kemudian DPR dan badan peradilan, pada kelas kedua adalah komunikator yang menanggani masalah khusus yang disebut “single issue opinion makers” yakni assisten atau sekretaris dan staff ahli dari departemen, selanjutnya yang ketiga ada komunikator pelaksana yakni para pejabat yang berada di posisi provinsi dan kabupaten/ kotamadya yang akan merealisasikan dan meneruskan program pemerintah pusat sampai ketingkat daerah.

Melihat pendapat James Rossenau diatas dapat terlihat bahwa Menteri PUPR Basuki Hadimulyono merupakan Govermental opinion makers sedangkan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta merupakan komunikator pelaksana yang  meneruskan program pemerintah pusat, komunikasi yang harusnya terjadi terjalin komunikasi yang baik, akan tetapi pada kasus ini malah sebaliknya.

Pernyataan Anies Baswedan yang terlihat oleh publik seperti mematahkan pernyataan Menteri PUPR menjadikan resistensi pesan struktural, pesan nilai dan pesan simbolik di dalam kasus ini. Hasil resistensi pesan dalam kasus Menteri PUPR dan Gubernur DKI Jakarta yang banyak diinfokan media massa ini membuat masyarakat gegap gempita membahasnya di kehidupan nyata ataupun di sosial media.

Menanggapi lebih dalam dari hasil resistensi komunikasi antar komunikator politik ini, terlihat masyarakat Indonesia yang saat ini menggunakan sosial media sebagai wadah ruang publik lebih ramai memperbincangkan perihal silang pendapat ini dibandingkan dengan permasalahan intinya yakni bantuan untuk para korban banjir dan solusi untuk permaslahan banjir tersebut.

Dalam pantauan di beberapa akun sosial media Instagram banyak sekali pembahasan oleh masyarakat lewat tentang silang pendapat ini, walaupun yang diinformasikan pada feed instagram tersebut adalah tentang banjir yang terjadi , perdebatan yang ada tidak mencapai sesuatu apapun, hanya berkutat di ego masing-masing pengguna dalam berpendapat diikuti dengan beberapa kata kasar bahkan cenderung kasar.

Sebagai contoh Untuk praksis sosial di akun @kontributorjakarta sebagai ruang publik juga terlihat sangat rendah, karena banyak komentar yang ada didalamnya menggunakan kolom komentar untuk saling mencaci antar followers dengan bahasa yang tidak sopan, Sebagai ruang publik seharusnya wacana yang ada ataupun kritik yang ada dikomentar postingan akun @kontributorjakarta membuat kesepakatan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya saling mencaci dengan ego masing-masing  agar terlihat hebat di sosial media.

Ini menjadi pekerjaan rumah kita semua warga Indonesia, untuk memegang etika sosial dalam bersosial media, supaya sosial media bisa menjadi wadah ruang publik di era digital yang seutuhnya sesuai dengan konsep Habermas dan budaya ketimuran negara kita.

Kembali pada kasus banjir itu sendiri, tentunya masyarakat yang menjadi korban bencana ini tidak mengharapkan adanya silang pendapat tentang tanggung jawab atas kejadian ini, akan tetapi masyarakat yang menjadi korban membutuhkan empati dan respek dari para elite pemerintahan dan juga masyarakat lainnya yang tidak terkena bencana banjir.

Pada kenyataannya hal yang dibutuhkan oleh masyarakat korban bencana banjir ini menjadi komoditi yang terakhir didapatkan, karena pemeberitaan yang ada di media nasional lebih menitikberatkan silang pendapat dan resistensi silang pendapat di kalangan masyarakat luas.

Persoalan ini sangatlah menyedihkan bagi bangsa ini, yang sangat menjunjung adat istiadat dan nilai ketimuran, termasuk nilai-nilai kebudiluhuran di dalamnya.

Adapun nilai- nilai Budi Luhur adalah Sabar Narimo, Cinta Kasih, Rendah hati, suka menolong, kerjasama, jujur, bertanggung jawab, toleransi, dan sopan santun.

Dalam kasus banjir ini seharusnya pemerintah sebagai komunikator politik mampu menerapkan nilai-nilai budi luhur, seperti cinta kasih kepada masyarakat yang menjadi korban banjir ini lewat melakukan komunikasi langsung ke masyarakat korban banjir dan mencurahkan cinta kasihnya dengan memberikan perhatian atas yang diperlukan oleh masyarakat saat banjir ini terjadi, bukannya melakukan perdebatan di ruang publik dengan bahasa- bahasa tinggi yang tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat luas seperti istilah normalisasi dan naturalisasi. 

Sebagai contoh nyata adalah atas apa yang dilakukan pemerintah china yang langsung tanggap atas bencana topan lekima yang menghantam china, mulai deari memberikan peringatan kepada masyarakat atas bencana yang akan datang ke negeri china, hingga sampai melakukan evakuasi dan mengungsikan masyarakat yang mejadi korban bencana topan lekima ini, bukannya berkutat dengan teori- teori pendukung atas kejadian topan lekima.

 

Pada kasus silang pendapat ini sebenarnya pun dapat dihindari dengan menerapkan nilai budi luhur yakni rendah hati, kerjasama, dan bertanggung jawab, seharusnya antara pemerintah pusat mampu berkerjasama dalam memikul tanggung jawab atas bencana banjir ini lewat melakukan komunikasi yang intens dengan masyarakat atas apa yang menjadi pemasalahan utama atas banjir ini, dan mengaplikasikannya lewat peraturan-peraturan yang nantinya bisa digunakan dalam meminimalisasi kemungkinan banjir di kemudian hari.

Pada poin rendah hati dan bertanggung jawab menjadi nilai budi luhur yang cukup penting dalam menanggapi kasus bencana banjir ini, dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing memiliki nilai rendah hati dalam saling mengkoreksi atas keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang merupakan tanggung jawab pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya.

 

Pada ujung penulisan ini, belajar dari bencana banjir yang seakan menyambut kita diawal Tahun 2020 ini, hendaknya dari sisi Pemerintah mampu lebih menjalin kerjasama di intenal dalam cakupan nasional maupun daerah sehingga tidak terjadinya perdebatan yang lebih luas lagi di masyarakat , yang nantinya berefek lebih buruh dari permasalahan awal yang ada.

Dari sisi kita sebagai masyarakat adalah dengan menerapkan nilai budi luhur dalam menggunakan sosial media untuk menjadi ruang publik sesuai dengan konsep Habermas, yang nantinya mewujudkan kesejahteraan di kalangan masyarakat luas di Indonesia tercinta ini.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Loading...