Pemkab Bekasi ads HPN 2020

Sempat Disebut Gagap DPRD, Terbaru Disemprot Wagub, Ini Jawaban BPBD Banten

PENANGANAN BENCANA BANTEN

0

BANTEN,PenaMerdeka – Beberapa waktu lalu Ketua DPRD Banten sempat menyentil penanganan bencana yang dilakukan BPBD. Kabar terbaru, Wakil Gubernur Banten (Wagub) juga geram terhadap BPBD Banten perihal call center untuk korban terdampak bencana.

Kegeraman Wagub Andika Hazrumy bukan tanpa pasal, politisi Golkar ini mendapat laporan langsung dari masyarakat terdampak bencana.

Saat melangsungkan apel di lingkup Pemprov Banten pada Senin (17/2/2020), Wagub Andika mempertanyakan penyediaan call center penanganan bencana kepada BPBD. Banten memang tercatat daerah yang dengan rawan bencana.

“Coba saya mau tanya ini. Pak Plt BPBD sudah punya call centre belum? Kemarin saya dapat telepon dari masyarakat kalau mereka minta dibantu disediakan pompa air untuk menyedot banjir karena di wilayahnya terjadi banjir. Ada gak? Coba saya mau telepon (melalui call center, red) sekarang,” kata Wagub saat apel.

Sementara menurut Kusmayadi Plt Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Banten, terkait call center yang dimaksud Wagub Andika sudah tersedia.

“Sebebenarnya sudah ada call centernya, cuma nomor teleponnya berbeda dengan yang kemarin. Sekarang sudah diganti dan sudah dijagain oleh satgas selama 24 jam, jadi petugas bergiliran,” tukas Kusmayadi menangkis teguran Wagub di Kantor BPBD, Rabu (19/2/2020).

Jadi kata dia, personil yang sudah disiapkan meski tak merinci jumlahnya tetapi petugas yang tersedia bisa berjaga di call center selama 24 jam.

Terkait nomor call center penanganan bencana yang bisa dihubungi langsung masyarakat terdampak bencana dengan nomor 02547921283. Jadi Call Center tersebut benar-benar ditunggu betul, dan nanti akan dikoordinasikan dengan BPBD kabupaten/kota.

“Ini bisa memberikan pelayanan secara langsung, bisa nanti kita koordinasikan dengan kabupaten/kota. Kalau kabupaten/kota sudah tidak mampu, kita akan turun untuk melakukan pendampingan,” tandasnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim (kanan) dan Ketua DPRD Banten Andra Soni
Ketua DPRD Banten Andra Soni saat bersama Gubernur Banten Wahidin  Halim

Sebelumnya Andra Soni Ketua DPRD Banten menyayangkan langkah BPBD terkait pendataan dan penanganan bantuan logistik bagi warga yang terdampak banjir dan longsor di sejumlah titik di Banten termasuk di Kabupaten Lebak.

Secara pendataan Andra menyebut bentuk bantuan atau penanganan tidak tercatat secara akuntable. Penanganan bencana yang dilakukan juga tidak terkoordinir dengan baik.

“Karena tidak memiliki data stok logistik ketersediaan pangan dan bahan bantuan untuk kedaruratan. Saya menyebutnya bukan lantaran gak becus hanya gagap saja menangani bencana, sekarang yang jadi pelaksana tugas BPBD-nya kepala inspektorat. Kita harus perbaiki ini segera,” ucap politisi Partai Gerindra ini. (red)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disperkimta Tangsel Ads
Disarankan
Loading...