JAKARTA,PenaMerdeka – Sebanyak 36 kecamatan di DKI Jakarta tergenang banjir akibat hujan derasa pada Sabtu malam. Atas bencana itu, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai komitmen Anies Baswedan dalam menangani masalah banjir dipertanyakan.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian mengatakan, selamat menjabat, program penanganan banjir tidak optimal.
“Pak Anies sudah menjadi gubernur hampir 2,5 tahun, tapi program antisipasi banjir hanya jalan di tempat. Pada tahun 2018 sampai 2020, Kementerian PUPR tidak bisa menjalankan normalisasi karena Pemprov DKI tidak mau membebaskan lahan. 3 tahun terbuang percuma,” katanya di Jakarta, Minggu (23/2).
Justin menegaskan, kali ini Anies Baswedan tak bisa menyalahkan banjir kiriman dari wilayah lain. Sebab, di daerah Bogor dan Depok hanya hujan ringan, sehingga ketinggian pintu air Depok dan Katulampa Bogor berstatus siaga 4 (normal).
“Dari data curah hujan dan ketinggian pintu air, jelas sekali bahwa banjir hari ini adalah karena hujan lokal. Wilayah-wilayah seperti Menteng, Tebet, dan Kuningan yang biasanya aman tapi hari ini justru mengalami banjir. Oleh karena itu, Pak Gubernur tidak punya alasan untuk menyalahkan hujan di Bogor dan tidak bisa melempar masalah ke pemerintah pusat,” ucap Justin.
Lebih lanjut, Justin menjelaskan, anggaran penanganan banjir pada APBD 2020 senilai Rp 2,5 triliun. Angka tersebut masih kurang Rp 1 triliun jika dibandingkan yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar Rp 3,5 triliun. Sementara itu, anggaran untuk Formula E di APBD 2020 mencapai Rp 1,2 triliun.
“Menurut pengamatan kami, Pemprov DKI ogah-ogahan bekerja untuk menangani banjir. Selalu banyak alasan dan pembenaran mengapa banjir masih terjadi. Sedangkan untuk event balapan Formula E, semua SKPD digerakkan begitu cepat sampai banyak aturan dan mekanisme dilompati,” imbuhnya. (rur)