HUT RI 76

Pendapat Hukum Kejati Banten Digugat Warga, Suhendar: Transparan Dong!

KI BANTEN: KEJATI MANGKIR DILANJUT MEDIASI

KOTA SERANG,PenaMerdeka – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten kembali dilaporkan Yusman Nur dan Suhendar selaku kuasa hukum Gozali. Proses sidang perihal keterbukaan informasi publik di Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten di Jalan Raya Petir, Kota Serang.

Suhendar beranggapan, ada kejanggalan terkait pendapat hukum yang dikeluarkan Kejati Banten sehingga ada yang dirugikan karena kehilangan hak layanan pembuatan sertifikat di BPN Kabupaten Tangerang.

“Posisi kita mengajukan permohonan informasi ke Kejati Banten terkait perkara. Sebelumnya sempat berperkara. Lalu dalam putusan yang inkrah menang secara hukum. Tetapi tidak dilaksanakan oleh badan publik (BPN) lantaran terganjal pendapat hukum Kejati Banten. Nah ini ada apa? Transparan dong!” ucapnya kepada wartawan usai sidang di KI Banten, Kamis (11/6/2020).

Dan permasalahannya lagi adalah badan publik yakni BPN itu tidak memberikan pendapat hukum yang sudah dikeluarkan oleh Kejati. Kami hanya ingin transparansi dasar dan tujuan dikeluarkannya pendapat hukum.

“Kok putusan inkrah pengadilan harus mentah gara-gara ada pendapat hukum Kejati Banten saja yang tidak terlampir,” ucapnya melanjutkan.

“Mangkannya akhirnya kita ajukan permohonan informasi Kejaksaan Tinggi Banten untuk meminta surat tersebut. Kita kirim tidak dikasih, dan hari ini disidang juga tidak ada, bararti Kejati Banten sangat tertutup. Ini jelas sejatinya Kejati Banten tidak taat UU informasi publik,” katanya.

Sidang bernomor register 111/KI/BANTEN-PS/2020 ini pemohon meminta dasar pendapat hukum tersebut, selain itu kata Suhendar, pihaknya menanyakan isi surat pendapat hukum kejati ini.

“Apakah pendapat hukum ini dilaporkan ke Kejaksaan Agung, karena kejati inikan hirarki, wilayah yang harus melaporkan jangan sampai pendapat hukum ini tidak dilaporkan Kejati. Jadi bisa semena-mena mereka bikin pendapat hukum dan ini bisa menganggu. Dan terakhir kita minta MoU kerjasama Kejati Banten dengan PT Angkasa Pura ini hubungannya apa? karena kejati institusi negara bukan swasta,” tanyanya.

Ia berharap, kejati agar patuh terhadap proses ini. Bila nanti kenyataannya tidak tunduk, tentu kita akan melakukan upaya-upaya lain seperti melanjutkannya kepada instansi lebih tinggi.

Toni Anwar Mahmud Wakil Ketua KI Banten menyebut, pihaknya setelah disepakati pemohon Suhendar dan Yusman Nur, akan mengagendakan langkah mediasi terhadap termohon Kejati Banten.

Meskipun sudah dilayangkan surat kepada Kejati Banten, tetapi tidak dapat hadir. Tetapi prinsipnya pihak KI Banten mengedepankan mediasi.

“Selambatnya 3 hari setelah sidang ajudikasi harus ada mediasi. Sedangkan jangka waktu mediasi adalah 14 hari kerja sejak pertemuan mediasi pertama,” katanya.

Ia menambahkan, kalau sudah ada mediasi, dan ternyata nanti tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Maka mediator akan melaporkan ke Ketua Majelis KI bahwa mediasi gagal.

“Kalau seperti itu, tahapan selanjutnya langsung diagendakan oleh kepanitraan KI untuk melaksanakan sidang ajudikasi dengan agenda pembuktian,” katanya. (RED/hisyam)

Disarankan
Click To Comments