Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

MEMAKNAI KEMERDEKAAN DALAM KONTEKS PENINGKATAN KINERJA

0 106

Memaknai Kemerdekaan Dalam Konteks Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara

Oleh : Ade Yunus

Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 beberapa hari lalu kita telah peringati, secara tradisi disambut dengan kegembiraan oleh masyarakat yang berada di seluruh penjuru tanah air dengan menyelenggarakan berbagai macam kegiatan : upacara, pentas seni, perlombaan olah raga/permainan, pawai kemerdekaan dengan symbol-symbol heroic dan kegiatan lainnya.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bentuk ekspresi dari masyarakat bahwa kemerdekaan adalah puncak kebebasan dari cengkeraaman penjajah yang telah diperrjuangkan selama beratus-ratus tahun dengan pengorbanan jiwa, raga dan cucuran darah oleh para pahlawan kita.

Namun bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara simbol-simbol heroik ini seyogyanya diisi juga dengan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan cara merubah paradigma lama selaku penyelenggara pemerintahan negara baik yang berada di tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

Aparatur Sipil Negara sebagai garda terdepan dalam melakukan fungsi pelayanan publik diharapkan dalam dirinya tertanam tanggung jawab moral, komitmen dan konsistensi yang tinggi apapum tugas, pokok dan fungsi yang diembannya.

Budaya “priyayi” yaitu tingkah laku Pegawai ASN yang ingin selalu dilayani di era persaingan global ini sudah tidak cocok lagi untuk terus dipertahankan dan lambat laun akan tergerus oleh perkembangan teknologi.

Didalam melakukan fungsi pelayanan publik setiap ASN diharapkan mampu melakukan inovasi-inovasi baru dalam bentuk penyelenggaraan yang efisien, efektif, berkualitas tetapi tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku baik pelayanan bidang administrasi, teknis maupun bidang-bidang lainnya sehingga setiap penggunaan anggaran negara oleh ASN seberapa pun jumlahnya dapat dipertanggung jawabkan baik otput maupun benefitnya.

Dari judul tulisan ini Penulis mencoba memberikan gambaran ke depan bagaimana menyikapi isu-isu yang yang berkembang di tengah-tengah masyarakat terkait dengan pelayanan public di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, penanaman modal/investasi, manajemen sumber daya Aparatur Sipil Negara dan penegakan hukum.

BIDANG PENDIDIKAN
Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai baik yang dikelola Pemerintah maupun swasta merupakan prioritas utama sehingga ke depan tidak ada lagi calon siswa baru berebut ingin masuk ke sekolah negeri pada setiap tahun ajaran baru.

Kondisi seperti ini seharusnya menjadi bahan pemikiran para pakar pendidikan untuk membuat inovasi-inovasi baru yang mampu mengantipasi pertumbuhan penduduk usia sekolah.

Perlunya kolaborasi antara penyelenggara pendidikan Pemerintah dan swasta harus dibangun secara terus menerus hingga tercipta suatu program penyelenggaraan pedndidikan ideal yang mampu menyesuaikan dengan pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah di setiap tingkat pendidikan sehingga tidak ada lagi image bahwa kuantitas dan kualitas sekolah negeri dianggap lebih tinggi dari sekolah swasta baik dari sisi tenaga pengajar, kurikulum, saranan dan prasarananya maupun para alumnusnya.

BIDANG KESEHATAN
Penyelengaraan pelayanan kesehatan masyrakat baik yang dilakukan oleh praktek dokter pribadi, puskemas, klinik maupun rumah sakit yang tersebar di berbagai tempat harus dibarengi dengan mutu pelayanan yang baik. Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis yang terampil dan beretika, obat-obatan berkualitas dan ruangan pasien yang memadai sehingga ke depan tidak ada lagi pasien kurang mampu yang sangat memerlukan tindakan cepat dikarenakan kondisi penyakitnya, mereka harus rela berhari hari mengantri menunggu ruangan pasien rawat inap yang kosong atapun dokter yang akan menangani penyakitnya.

BIDANG KETENAGAKERJAAN
Belum selesai masalah outsourcing, timbul masalah baru yaitu dengan maraknya tenaga kerja asing non terampil yang mulai berdatangan ke negara kita, hal ini merupakan pekerjaan yang cukup memeras otak.

Bagaimana tidak, di saat kondisi ekonomi sedang lesu yang menyebabkan kegiatan/usaha di berbagai sektor satu per satu gulung tikar, sementara jumlah penduduk putus sekolah dari tahun ke tahun terus meningkat yang berdampak kepada membengkaknya jumlah pengangguran. Kondisi seperti ini diperburuk dengan maraknya tenaga kerja asing non terampil yang mulai merambah di berbagai sektor usaha dan/atau kegiatan.

Permasalahan ini harus segera diantisipasi antara lain melakukan pengawsan/pemeriksaan yang ekstra ketat baik dokumen keimigrasian maupun kompetensi keterampilan yang dimiliki.

Miris mendengarnya, ada tenaga kerja asing non terampil bekerja di Republik ini digaji lebih tinggi berlipat lipat dari tenaga kerja lokal. Sebagai fungsi regulator, instansi ketenagakerjaan diharapkan mampu mempresure pengguna jasa tenaga kerja asing maupun individu tenaga kerjanya agar mereka tetap tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di Negara kita baik di tingkat pusat, propinsi maupun tingkat kabupeten/kota sehingga kita tidak mudah dintervensi oleh mereka meskipun ada perjanjian-perjanjian ianternasional tentang ketenagakerjaan yang harus kita ikuti.

Demikian juga upaya membuka peluang untuk terciptanya lapangan kerja harus terus dilakukan baik dalam bentuk badan usaha, padat karya maupun usaha mandiri. Berkolaborasi dengan para pengguna jasa tenaga kerja dalam bidang reqruitment tenaga kerja merupakan tindakan yang tepat untuk membantu penyaluran tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pengguna jasa tenaga kerja.

Demikian pula upaya unrtuk membuka kursus-kursus keterampilan kerja yang berkesinambungan terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya sehingga mampu mencetak tenaga-tenaga kerja yang siap pakai baik untuk membuka usaha sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa tenaga kerja yang berada di dalam maupun di luar negeri.

.
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Media lingkungan hidup yang minim dari buangan zat-zat pencemar baik media tanah, air dan udara merupakan dambaan masyarakat dari generasi ke generasi sehingga mereka dapat menikmati hidup di lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman. Berbagai regulasi tentang lingkungan hidup baik yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota sudah cukup lengkap, tinggal bagaimana keseriusan instansi yang terkait untuk memaksimalkan aplikaasinya di lapangan sehingga output dan benefitnya jelas serta tepat sasaran.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” merupakan aturan pokok yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, antara lain :

  1. PP. Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
  2. Permen LH No. 02/2008 tentang Pemanfaatan Limbah B3.
  3. PP. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaaran Air. Di dalam PP 2001 terdapat kurang lebih 48 Keputusan/peraturan Menteri LH sebagai juklak dan juknisnya.
  4. PP. Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan. PP ini diperjelas dalam Permen LH No. 05 Tahu 2012 tentang Usaha da/atau Kegiatan Yang Wajib AMDAL dan Permen LH No. 08 Tahun 2013 tentang Tatalaksana dan Pemeriksaan Dokumen Lingungan Serta Penerbitan Izin Linkungan .
  5. Permen LH No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Sanksi Administratif.
  6. PP. Nomor 41Tahun 1999 tentang.Pengendalian Pencemaran Udara.. Di dalam PP ini terdapat kurang lebih 10 Keputusan/peraturan Menteri LH sebagai juklak dan juknisnya.

Upaya untuk membangkitkan kesadaran para pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mentaati peraturan perundang-undangan di bidang LH hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh melalui tahapan-tahapan yang jelas targetnya dimulai dengan melakukan pengawasan izin lingkungan sampai dengan pengenaan sanksi bila diperlukan.

Pengawasan lingkungan hidup itu sebenarnya tidak mlulu hanya dilakukan di sumbernya saja (di lokasi penghasil limbah/cemaran seperti pabrik. RPH dll) akan tetapi harus dilakukan pula di media-media yang digunakan sebagai tempat pembuangan limbah/cemaran baik media tanah, air maupun udara.

Didalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan “Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenagannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perndang-undangan di bidang perlindungan dan pengeolaan LH. Selajutnya disebutkan dalam Pasal 76 ayat (1) “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi adminstratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran dalam izin lingkungan.

Sanksi administratif sebagaimana ayat (2) meliputi :

• Teguran tertulis
• Paksaan pemerintah
• Pembekuan izin lingkungan atau
• Pencabutan izin lingungan.

Data hasil pengawasan izin lingkungan yang valid seyogyanya juga dapat digunakan sebagai sumber data primer setidaknya untuk bahan perencanaan hal-hal sebagai berikut

• penataan ruang/kawasan
• pengendalian pencemaran lingkungan
• pengelolaan dan pemantauan lingkungan
• Identifikasi usaha dan/atau kegiatan pelaku pencemaran lingkungan
• Identikasi bahan pencemar .lingkungan
• penentuan daya dukung dan daya tamping lingkungan
• proses pemulihan lingkungan
• pegenaan sanksi.penegakan hukum.

Bila data hasil pengawasan izin lingkungan yang dilakukan oleh instansi terkait mampu mewarnani proses perencanaan sebagaimana tersebut di atas, maka kinerja pengawasan izin lingkungan yang dilakukan setiap tahun anggaran jelas.tergetnya serta hasilnya pun mudah diakses oleh publik.

Selanjutnya terkait dengan penerbitan izin lingkungan yang menjadi obyek pengawasan telah. diatur dalam PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang diperjelas dengan Permen LH No. 05 Tahu 2012 tentang Usaha da/atau Kegiatan Yang Wajib AMDAL dan Permen LH No. 08 Tahun 2013 tentang Tatalaksana dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Proses penerbitan Izin Lingkungan yang mudah, cepat dan biaya terjangkau adalah upaya melaksanakan fungsi pelayanan publik untuk menggairahkan iklim investasi karena penerbitan Izin Lingkungan menjadi dasar penerbitan izin lainnya seperi Izin Usaha, IMB,HO dan sebagainya oleh karena itu prosesnya diharapkan dapat bejalan dengan efisien dan efektif baik dari segi biaya maupun waktunya sehingga masyarakat yang mebutuhkan pelayanan Izin Lingkungan untuk kepentingan investasi tidak merasa dipersulit.

Dalam peneritan Izin Lingkungan, pengambil keputusan diharapkan mampu membuat dekresi apabila dalam proses penerbitan Izin Lingkungan terdapat hal-hal yang belum ada aturan hukumnya.

Presiden Jokowi pernah membuat insruksi bahwa dekresi dibolehkan sepanjang tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu menimbulkan kerugian negara. Sekarang tinggal bagaimana ASN selaku pengambil keputusan dapat menterjemahkan Instruksi Presiden, apakah tetap dibiarkan terjadi stagnasi atau akan membuat terobosan-terobosan baru sehingga dapat membangkitkan gairah para investor untuk berinvestasi.

BIDANG PENANAMAN MODAL/INVESTASI.
Roda ekonomi diyakini akan terus berputar sepanjang ada kegairahan para calon investor untuk berinvestasi. Pelayanan perjinan yang cepat, mudah dan biaya terjangkau merupakan indikator yang sangat penting. Dibelahan dunia manapun calon investor akan lari bila proses pelayanan perijinan investasi berbelit, memakan waktu lama dan biayanya pun mahal.

Untuk itu harus ada political will yang kuat dari instansi terkait, salah satu cara yang harus ditemppuh adalah melakukan penyempurnaan dan penyederhanaan SOP pelayanan perijinan.

Terciptanya system pelayanan terpadu satu pintu harus mencerminkan bahwa calon investor yang membutuhkan pelayanan perijinan benar-benar mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat dan biaya terjangkau.

Bukan sebaliknya mereka merasa dipersulit karena harus melalui meja ke meja, yang terjadi adalah keengganan para calon investor untuk berhadapan dengan petugas pelayanan perijinan. Keharusan ASN sebagai pengelolan Pemerintahan Negara untuk menyelenggarakan pelayanan public secara adil merupakan salah satu landasan filosofis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

BIDANG MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA
Landasan filosofis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain menyebutkan “Pemerintahan Negara yang diperintahkan oleh UUD NKRI Tahun 1945 adalah pemerintahan demokratis, desentralistis, bersih dari praktek KKN serta yang mampu menyelenggarakan pelayanan secara adil.“

Ketentuan tentang bentuk pemerintahan seperti tersebut tertuang dalam berbagai Undang-Undang sebagai pelaksana dari UUD NKR Tahun 1945 yang merupakan sublimasi cita-cita luhur bangsa sebagaimana tercantum dalam UUD NKRI Tahun 1945 tentang tata pemerintahan yang baik dan good govermance. Untuk meenyelenggarakan pemerintahan seperti tersebut perlu dibangun aparatur Negara yang professional, bebas dari intervensi politik, bersih praktek KKN, berintegritas tinggi serta berkemampun dan kinerja tinggi.

Dari landasan filosofis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka dalam rangka peningkatan kinerja pegawai ASN terdapat isu-isu yang perlu mendapat perhatian serius diantaranya adalah “Promosi dan Penilaian Kinerja”. Setiap pegawai ASN berhak memperoleh pengembangan kompetensi dan promosi (dinaikan jabatannya) secara kompetitif. Promosi pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kompetensi, integritas, moralitas, oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai ASN.

Kompetensi meliputi : 1) kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; 2) kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan. pelatihan structural/manajemen dan pengalaman kepemimpinan; dan 3) kompetensi social cultural yang dikur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Integritas diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerjasama dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Sedangkan moralitas diukur dari penerapan dan pengalaman nilai-nilai etika agama, budaya dan social kemasyarakatan.

Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi yang dimiliki calon dengan kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, serta pertimbangan dan Tim Penilai Kinerja PegawaiASN pada instansi masing-masing, tanpa membedakan gender, suku, ras, agama dan golongan. Setiap Pegawai ASN yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 adalah tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini sedang menjadi isu penting di wilayah Negara Republik Indonesia.

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah ini membuka peluang bagi Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mereview kembali kebijakan Promosi dan Penilaian Kinerja Pegawai ASN yaitu dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Harapannya adalah bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota mengedepankan kepentingan NKRI dan profesionalisme pegawai ASN dalam membuat kebijakan Promosi dan Penilaian Kinerja Pegawai ASN di wilayahnya masing-masing sehingga penyelenggarann fungsi pelayanan public diharapkan dapat berjalan dengan baik dan terjadinya kesenjangan social tidak semakin besar.

Penulis adalah Direktur Eksekutif LSM Jaringan Nurani Rakyat (Janur Indonesia)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Loading...