Sri Mulyani Ungkap Pemborosan Anggaran di Pemda: Kebanyakan Program Kuras APBD

TAK SEBANDING MANFAAT KE MASYARAKAT

JAKARTA,PenaMerdeka – Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyoroti pemerintah daerah (pemda) yang memiliki 300 ribu program dengan skala yang sangat kecil. Pasalnya, program ini hanya akan menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kebutuhan administrasi bukan condong manfaat ke masyarakat.

Sri Mulyani mengatakan manfaat yang dirasakan masyarakat sangat minim dari 300 ribu program tersebut. Dengan kata lain, ongkos yang harus dikeluarkan tak sebanding dengan manfaat di masyarakat.

“Kami juga mengatur agar daerah programnya tidak banyak ‘diecer-ecer’, itu jumlahnya sampai ratusan di daerah, bisa capai 300 ribu jumlah program, jadi kecil-kecil. Jadi yang kecil ini nggak terasa habisnya di ongkos administrasi, jadi yang menikmati birokrasi sebetulnya daripada si penerima program ini,” kata Sri Mulyani dalam Sosialisasi UU HKPD di Riau, kemarin.

Oleh karena itu, pemerintah pusat akan membuat panduan agar pemerintah daerah dapat membelanjakan anggaran dengan cara yang lebih sederhana, terintegrasi, dan transparan kepada masyarakat.

“Fokus belanjanya adalah pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lain. Ada juga mandatory spending, tujuannya untuk melayani masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan beberapa daerah lebih banyak menghabiskan anggaran untuk keperluan pegawai. Dengan demikian, mayoritas anggaran bukan digunakan untuk kegiatan produktif.

“Dalam memperbaiki kualitas dan pengawasannya, maka pengelola keuangan daerah harus paham bagaimana menyusun program dan membuat DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Jadi bukannya banyakin rapat, tapi untuk memberikan manfaat ke masyarakat,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat mengelola APBD lebih optimal. Dengan begitu, masyarakat setempat akan menikmati manfaat lebih besar dari sebelumnya. (uki)

Disarankan
Click To Comments