KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten masuk dalam 12 daerah di Indonesia yang memiliki upaya konkret pengendalian inflasi daerah.
Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir Balaw, Senin (27/04/2026) via zoom meeting.
Dalam forum itu, pemerintah pusat melalui Sekjen Kemendagri, mencatat bahwa meskipun tekanan inflasi masih terjadi di sejumlah wilayah, berbagai langkah nyata yang dilakukan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil positif.
Kota Tangerang menjadi salah satu daerah yang dinilai aktif, konsisten, dan terukur dalam menjalankan program pengendalian inflasi.
Tomsi Tohir mengatakan, keberhasilan pengendalian inflasi tidak lepas dari sinergi kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Ia juga mengapresiasi daerah-daerah yang mampu menjaga stabilitas harga melalui langkah konkret dan respons cepat terhadap dinamika pasar.
“Daerah yang berhasil mengendalikan inflasi adalah yang mampu bergerak cepat, menjaga pasokan, serta memastikan distribusi tetap lancar. Konsistensi dan kolaborasi menjadi kunci utama,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat strategi pengendalian inflasi, mulai dari pemantauan harga secara rutin, intervensi pasar jika diperlukan, hingga penguatan kerja sama antar daerah guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.
Dan tentunya, upaya pengendalian inflasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap kondisi di lapangan.
“Pengendalian inflasi bukan hanya soal menekan angka, tetapi bagaimana memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dan ekonomi daerah terus bergerak,” tambahnya.
Sejalan dengan pernyataan tersebut, Wali Kota Tangerang, Sachrudin menegaskan, bahwa pemerintah daerah tidak hanya berperan dalam koordinasi dan pelaporan, tetapi juga turun langsung dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.
“Pemkot Tangerang tidak hanya mengikuti rapat atau menerima arahan, tetapi kami memastikan adanya aksi nyata untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat,” ujarnya.
Sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan yaitu melaksanakan operasi pasar murah, melakukan sidak ke pasar dan distributor agar tidak terjadi penahanan barang, menjalin kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk memperlancar distribusi pasokan, menggerakkan program gerakan menanam untuk memperkuat ketahanan pangan, merealisasikan bantuan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), serta memberikan dukungan transportasi yang bersumber dari APBD guna memperlancar distribusi barang dan menjaga stabilitas harga di pasar (melalui fasilitas bus tayo serta angkutan si benteng).
Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga memperkuat sistem pemantauan harga berbasis digital melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sehingga pergerakan harga kebutuhan pokok dapat dipantau lebih cepat dan respons kebijakan bisa dilakukan secara tepat waktu. Kolaborasi dengan pelaku usaha, distributor, hingga pasar tradisional juga terus ditingkatkan untuk menjaga rantai pasok tetap stabil.
Upaya tersebut turut diperkuat dengan program edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam konsumsi serta mendorong stabilitas permintaan di pasar.
Berdasarkan data inflasi per maret 2026, Kota Tangerang menunjukkan capaian positif yaitu diangka 3,01%, terendah di Provinsi Banten yang mencapai sebesar 3,55% maupun nasional yang diangka 3,48% (year on year).
Sejumlah komoditas seperti sektor transportasi, bahan pangan, dan energi, masih menjadi penyumbang utama inflasi, baik secara bulanan maupun tahunan.
Pemkot Tangerang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat langkah pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan ketersediaan kebutuhan pokok tetap stabil.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi dan memastikan kebijakan pengendalian inflasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan tentunya, kami juga mengapresiasi peran aktif masyarakat dan para pelaku usaha yang ikut menjaga keseimbangan harga di pasar lokal,” tambah Wali Kota Sachrudin.
Dengan berbagai langkah tersebut, Kota Tangerang diharapkan tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga di tingkat lokal, tetapi juga terus menjadi daerah rujukan dalam pengendalian inflasi di tingkat nasional.
