Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Politisi Banten Khawatir Wajib KTP-el Bikin Partisipasi Pilkada Rendah

0 48

Sejumlah politisi di Banten khawatir diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan berdampak rendahnya partisipasi pemilih.

Mereka menilai salah satu pasal yang memuat soal kewajiban penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bikin masyarakat enggan mencoblos.

Ketua DPW PKS Banten Miptahuddin mengatakan, longgarnya aturan pencoblosan saja tingkat partisipasi rendah, hanya berkisar 60 persenan. Apalagi dengan kewajiban penggunaan KTP-el agar bisa mencoblos. Ia khawatir aturan ini malah bikin masyarakat apatis dengan pesta demokrasi lima tahunan ini.

Miptahuddin pun meminta adanya kajian ulang soal penerapan penggunaan KTP-el tersebut.

“Memang KTP-el itu buat warga yang belum terdata di daftar pemilih tetap (DPT). Namun jika margin error DPT mencapai 5-10 persen, ini kan cukup besar. Belum lagi yang malas mencoblos, dan lain sebagainya. Warga yang tidak memilih bisa besar. Keabsahan pemilu dapat dipertanyakan,” katanya, saat dihubungi, kemarin.

Miptahudin meminta pemerintah memberikan kelonggaran terkait aturan main tersebut. Minimal tidak harus penggunaan KTP-el sudah bisa mencoblos. Walaupun ia mengakui aturan main ini guna meminimalisasi pemilih ganda dan lain sebagainya.

Tapi bila diterapkan tanpa ada perencanaan yang matang juga dapat berantakan. Perlu ada kajian ulang soal kewajiban penggunaan KTP-el.

“Kalau bisa jangan digunakan untuk pemilu tahun depan. Bisa Pilpres ataupun Pileg 2019. Sisa waktu yang ada digunakan untuk penyempurnaan KTP-el,” katanya.

Sementara Ketua DPD PDIP Banten Sukira mengungkapkan, penggunaan KTP-el agar bisa mencoblos sama dengan mengebiri hak politik rakyat karena belum semua masyarakat merekam identitas tersebut.

Jika aturan tersebut masih diterapkan kekhawatiran rendahnya partisipasi masyarakat akan terjadi. Kalau yang tidak mencoblos besar, pemenang pemilu bisa terdelegitimasi.

“Bisa bahaya kalau partisipasi bisa kurang 50 persen. Apalagi kewajiban KTP-el ini bikin warga malas mencoblos,” imbuhnya.

Sukira berharap ada kelonggaran dalam aturan ini. Rakyat yang belum punya KTP-el tetap boleh nyoblos. Soalnya bila aturan ini dipaksakan, sama dengan menghambat hak demokrasi rakyat.

Jangan sampai masyarakat yang sudah semangat untuk mencoblos harus terbelenggu karena kewajiban penggunaan KTP-el.

“Oke kewajiban itu hanya untuk warga yang tidak terdata di DPT. Tapi bila kesalahan input DPT besar, banyak warga yang tidak bisa mencoblos gara-gara tidak punya KTP-el,” ungkapnya.

Wakil Sekretaris DPD PAN Banten Dadi Hartadi juga mengungkapkan hal serupa. “Potensi warga tidak memilih akan besar kalau kewajiban KTP-el diterapkan. Harusnya pemerintah mempemudah pencoblosan bukan mempersulit,” katanya.

Oleh karena itu harus ada revisi dalam aturan ini, minimal memberikan kelonggaran warga untuk bisa memilih. Jangan sampai hak politik dikebiri gara-gara kebijakan aturan tersebut.

“Cegah pemilih ganda bukan dengan kewajiban penggunaan KTP-el di tengah perekaman yang belum beres. Ada cara lain, misalnya pendataan DPT yang lebih valid. Sosialisasi tentang pentingnya pemilu juga penting dilakukan,” ujarnya. (wahyudi)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Dwi Nopriandi
Ahmad Jazuli
Loading...