SERANG, PenaMerdeka – Selama dua hari berturut-turut, Bupati Ratu Tatu Chasanah meraih hatrick tiga penghargaan. Pada Selasa (20/12), Tatu meraih Satyalancana Kebaktian Sosial yang diberikan langsung Presiden Joko Widodo.
Kemudian Rabu (21/12), politisi golkar ini meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Gedung Manggala Wana Bakti, Senayan.
Bukan hanya itu, Bupati Serang juga meraih penghargaan perikat kedua keterbukaan informasi kategori pemerintah kabupaten/kota dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten. Penghargaan dari KI Banten tersebut diterima Sekda Lalu Atharussalam Rais di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.
Saat dikonfirmasi, Tatu tidak bisa menutup kebahagiaannya karena mampu memberikan prestasi untuk masyarakat Kabupaten Serang pada akhir 2016, sebelum genap satu periode dirinya memimpin Kabupaten Serang bersama Wakil Bupati Pandji Tirtayasa.
“Semua prestasi merupakan buah kerja cerdas dan kerja cerdas seluruh aparaturan Pemkab Serang. Selain itu, wujud dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selaku bupati tentu bangga, tetapi sekaligus motivasi untuk terus bekerja bagi masyarakat,” kata Tatu kepada PenaMerdeka.com, Kamis (22/12).
Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Nasional ini juga berharap, jajaran Pemkab Serang tidak berpuasa diri atas prestasi yang sudah didapat. “Prestasi hanya simbolisasi dan kebanggaan, tetapi pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban sesungguhnya. Tugas kami di Pemkab Serang mungkin berat, terutama meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Dengan kebersamaan, kami yakin bisa,” ujarnya.
Sementara Sekda Lalu Atharussalam mengatakan, indikator penghargaan dari KI Banten karena Pemkab Serang dinilai minim sengketa informasi. “Setiap ada sengketa informasi tentang sesuatu hal, kita klarifikasi dan bisa diselesaikan,” terang Lalu.
Katanya, Pemkab meraih peringkat kedua dalam hal keterbukaan informasi setelah Kota Tangerang, disusul Lebak di peringkat ketiga. Sebelumnya pada tahun 2016, Pemkab Serang meraih peringkat keenam.
Menurut Lalu, penghargaan menjadi pemicu untuk lebih baik transparans sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Soal anggaran juga kita terbuka. Begitu ada sengketa, kita langsung selesaikan,” tegasnya.
Tadi malam, Bupati menerima penghargaan APE didampingi Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang Oyon Suryono beserta jajaran, Tatu menerima APE tingkat Madya atas perhatiannya terhadap pemberdayaan perempuan dan pengembangan pengarusutamaan gender (PUG). APE diserahkan langsung Menteri PPPA Yohana Susana Yembise.
Kata Oyon, Bupati menerima APE untuk kali ketiga dari Kementerian PPPA. Pertama pada 2013 menerima APE Pratama dan pada 2014 mendapatkan APE Madya. Pada 2016, kembali mendapatkan APE tingkat Madya setelah pada 2015 program penganugerahan dari kementerian sempat ditunda. “Sekarang APE diberikan dua tahun sekali. Sekarang kita dapat lagi APE Madya setelah 2014 juga dapat. Nanti APE ada lagi 2018,” ungkap Oyon melalui sambungan telepon seluler.
Menurut Oyon, Bupati melalui BKBPMP begitu konsen terhadap pemberdayaan perempuan. Kemudian, mendorong pengembang PUG atau kesetaraan gender dalam konteks pembangunan di Kabupaten Serang. Lainnya, aspek pembangunan, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan di Kabupaten Serang. “Sekarang ini, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai peran yang sama,” terangnya.
Bupati juga mendorong perempuan agar memiliki akses, partisipasi, manfaat, serta fungsi kontrol yang sama dengan laki-laki pada pelaksanaan dan hasil pembangunan. Terlebih, Pemkab sudah mempunyai peraturan bupati (Perbup) tentang Pokja PUG yang mengembangkan vokal poin di setiap SKPD. “Ibu Bupati mempunyai komitmen regulasi di tiap SKPD. Baik dari aspek perencanaan atau penganggaran untuk responsif gender,” jelasnya.
Pemkab sudah mempunyai beberapa program sektor, seperti pembinaan perempuan, formasi penanganan perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE), serta mengotimalkan program simpan pinjam perempuan (SPP) warisan dari program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). “Semua program itu, untuk mendongkrak penghasilan keluarga agar terus meningkat,” terangnya.
Oyon menyebutkan, Pemkab juga terus mengoptimalkan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang sudah dibentuk mulai dari tingkat Kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkat desa. Kata Oyon, anggaran responsif gender di Kabupaten Serang terus meningkat. Tahun ini, secara keseluruhan mencapai Rp400 miliar. Tahun lalu di bawah itu.
“Saya berharap, dengan diterimanya penghargaan bisa lebih meningkatkan program kesetaraan dan keadilan gender dalam kontek pembangunan yang ada,” harapnya.
Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada BKBPMP Kabupaten Serang Iin Adiilah mengungkapkan, total kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Serang tahun ini hingga September mencapai angka 181 kasus. Tahun sebelumnya hanya 129 kasus. Menurutnya, dulu tidak terlalu banyak kasus yang mencuat karena tidak terlaporkan.
Lantaran itu, P2TP2A dibentuk untuk mengungkap kasus-kasus yang belum terlaporkan sehingga masyarakat terlindungi. Menurutnya, kasus tidak terlaporkan karena dulu masyarakat masih takut dan malu akibat merasa diancam.
“Fungsi P2TP2A agar korban berani melaporkan. Salah satu indikator menerima APE kan, kita mampu memberikan perlindungan, pemberdayaan perempuan, serta pemenuhan hak-hak anak,” jelasnya. (agus)
