Fakta Hukum Ini Membuat Rano Grogi Saat Disinggung Kasus Bank Banten

Banten, PenaMerdeka- Saat berlangsung acara debat terbuka di salah satu stasiun televisi swasta dalam tahapan Pilgub Banten menurut sejumlah pihak Cagub nomor urut 2 terlihat kikuk terkesan terpojok ketika issu kasus Bank Banten diangkat dalam acara yang disaksikan jutaan masyarakat Indonesia.

Menurut M. Luhfi, Direktur Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) menyebut bahwa kenapa Rano Karno terlihat grogi lantaran ada fakta hukum yang mengarah kalau pemeran ‘Doel” ini  ikut andil terhadap kasus bank Banten.

Pembentukan Bank Banten memang menjadi kebutuhan sesuai dengan amanat RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Pemerintahan Provinsi Banten tahun 2012-2017, melalui penyertaan modal oleh PT. Banten Global Deplovment (BGD) .

“Saat menjabat Plt. Gubernur Banten, Rano Karno merombak jajaran direksi dan Komisaris PT. BGD, yakni perusahaan daerah yang diberikan penyertaan modal untuk mendirikan Bank Banten. Dari situ ada indikasi kolusi karena Rano Karno menempatkan Indah Rusmiyati politisi PDI-P yang juga mantan anggota DPRD Banten periode 2009-201, sebagai Komisaris PT BGD. Rano juga mengangkat Ricki Tampinongkol sebagai Direktur Utama PT BGD,” kata Luthfi, Jumat (30/12).

Berdasarkan mekanisme yang ada, PT. BGD melakukan proses seleksi internal terhadap Bank yang akan diakusisi serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur dan DPRD Provins Banten. Hasilnya, ada empat bank yang diajukan PT. BGD kepada Gubernur Banten Rano Karno, Bank Panin Syariah, Bank Pundi, Bank MNC, dan Bank Windu Kencana.

“Dari 4 Bank ada 2 dua diantaranya direkomendasikan oleh PT. BGD kepada Gubernur Banten, namun satu yang ditentukan Cagub Banten no urut 2 ini untuk diakuisisi menjadi Bank Banten adalah Bank Pundi. Dan ternyata kasus Bank Banten bermasalah lantaran prosesnya berada ditangan KPK,” ujarnya menjelaskan.

Namun kata Luthfi yang perlu diketahui oleh publik adalah saat itu Bank Pundi merupakan Bank dengan saham sebesar 32,15% milik asing, dalam keadaan sakit serta tidak layak. Sampai akhirnya kasus Bank Banten ditangani KPK karena ada KKN dalam pembentukannya.

“Kendati supaya proses tersebut dapat di rekomendasikan oleh DPRD Banten sebagai Bank yang sehat maka dilakukan upaya gratifikasi.”

“Itu sebabnya, Bank Indonesia (BI) menyarankan agar PT. BGD untuk lebih sering berdiskusi dengan pengampu kebijakan seperti BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dengan asosiasi di bidang perbankan untuk  mematangkan rencana pendirian Bank Banten. Hal ini agar persiapan pembentukan Bank Banten bisa lebih matang,” ucapnya.

“Lantas kenapa kasus Bank Banten ini hanya menangkap sejumlah oknum di DPRD saja, kenapa tidak kepada Gubernur Rano Karno sebagai orang yang dianggap owner karena Bank ini milik Pemrov Banten,” ucap Luthfi menegaskan.

Ia kembali melanjutkan, ini yang menjadi pertanyaan kita kenapa KPK tidak melanjutkan kasus Bank Banten ini sampai tuntas. Atau bisa jadi terkait pemberitaan yang ramai diberitakan selama ini KPK diam diam sudah memeriksa juga Rano Karno.

Lebih jauh kata Luthfi, setelah diakuisisi (plan) struktur kepemilikan saham usai rights issue itu antara lain, PT Recapital Securities Tbk sekitar 23,28 persen, IF Services Netherland BV sebesar 3,54 persen, Pershing LLC sebesar
2,85 persen, publik sebesar 8,11 persen, Green Resources International Ltd sebesar 2,22 persen dan PT Banten Global Development sebesar 60 persen.

“Namun lantaran kasus Bank Banten ini dianggap bermasalah pemilik saham Bank Pundi, Lunardi Widjaja protes dan meminta agar proses akuisisi Bank Pundi menjadi Bank Banten dihentikan, sebelum masalah pengembalian saham lama diselesaikan secara hukum, oleh krnya Komisi III DPRD Provinsi Banten merasa khawatir. Itu sebabnya, minta pemprov tidak terburu-buru mengakuisisi bank ini.”

Sayangnya kata Luthfi, akuisisipun terhadap kasus Bank Banten tetap berlangsung hingga tuntas, tahapan selanjutnya adalah penyertaan modal yg dilakukan secara bertahap hingga tahun 2017. Pada Tahun 2014 dianggarkan Rp 250 miliar, tapi karena menjadi temuan BPK, dana tersebut tidak dicairkan.

Lalu di tahun 2015 sebesar Rp 400 miliar, dan sisanya akan diselesaikan pada tahun 2016 yang bersumberkan dan melalui APBD Provinsi Banten. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus Bank Banten karena pada RAPBD Banten tahun 2016 terkait penyertaan modal (dana) dalam pembentukan Bank tersebut.

“Ketiganya adalah Ricki Tampinongkol sebagai Direktur Utama PT BGD (yg diangkat oleh Gubernur Banten: Rano Karno), serta dua anggota DPRD Banten, SM Hartono (Wakil Ketua DPRD Banten) dan Tri Satria Santosa (Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDIP) yang juga Plh. Badan Anggara DPRD Banten,” tegas Luthfi.

Mereka ditangkap usai menerima uang sebesar AS$11 ribu dan Rp60 juta dari Ricki Tampinongkol (Direktur Utama PT BGD). Maksud pemberian uang tersebut menurut Luthfi adalah agar anggota DPRD Provinsi Banten, saat paripurna berlangsung mengesahkan RAPBD Provinsi Banten tahun anggaran 2016 meskipun kasus Bank Banten sudah mengemuka di publik.

Sesungguhnya, tidak hanya Sri Mulya Hartono dan Tri Satriya Santosa, pemberian uang suap juga mengalir kepada enam orang pimpinan DPRD Banten. Terkait hal tersebut, Ricky siap membongkar skandal suap Bank Banten di dalam persidangan.

“Tapi yang menarik pada Selasa, 22 Maret 2016 dalam persidangan Kasus Bank Banten tersebut adalah di pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Serang, JPU KPK memutar percakapan Gubernur Banten, Rano Karno dengan Ricky Tampinongkol (Direktur Utama PT BGD) terkait permintaan uang sebesar dua milyar Rupiah oleh terdakwa Sri Mulya Hartono kepada PT. BGD.”

Percakapan keduanya terjadi pada tanggal 30 November 2015, sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap anggota DPRD Banten Sri Mulya Hartono dan Tri Satya Santosa serta Direktur Utama PT. Banten Global Developmen (BGD). Dalam percakapan tsbt, Terdakwa Ricky Tampinongkol (Direktur Utama PT BGD) menjelaskan kepada Gubernur  Rano Karno selaku pemegang saham PT.BGD, bahwa ia akan menemui Sri Mulya Hartono untuk menyelesaikan atau memenuhi permintaan uang yang diminta Hartono.

“Berdasarkan fakta-fakta tersebut serta dugaan keterlibatannya, Gubernur Banten Rano Karno harus bolak-balik memenuhi panggilan KPK dalam tindak pidana korupsi: suap pendirian/pembangunan Bank Banten. Sayangnya, pengungkapan ini belum tuntas dilakukan oleh KPK,” ujar Luthfi. (wahyudi)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan