Incumbent Was-was, Jelang Pilkada RPJMD Kota Tangerang Mendadak Dirubah

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Adanya rencana perubahan RPJMD Kota Tangerang, menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), menjelang 1 tahun berakhir masa jabatan kepala daerah, incumbent kerap melakukan pola tersebut.

“Apabila menjelang satu tahun akan menerima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lantas dirubah fraksi akan konyol bisa menerima begitu saja tidak melakukan evaluasi,” kata Yenny Sucipto, Sekjen FITRA, dalam acara diskusi publik yang digagas Fraksi PDI-Perjuangan di ruang Bamus DPRD Kota Tangerang, Senin (13/3).

Yenny melanjutkan, kalau 1 tahun menjelang perhelatan Pilkada RPJMD mendadak akan dirubah biasanya alasan yang biasa dipakai pemerintah daerah adalah adanya inflasi secara makro ekonomi tidak mencapai target sehingga capaian pertumbuhan tidak terpenuhi.

Ada sejumlah issu strategis pembangunan dalam RPJMD Kota Tangerang diantarannya kata Yenny terkait peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perluasan peluang kesempatan kerja, penanganan kualitas pelayanan, peningkatan kualitas daya saing ekonomi lokal, pengembangan kualitas tata kelola pemerintahan, peningkatan pengembangan sistem transportasi, penanganan banjir, penataan kota yang berkelanjutan dan lainnya.

“Kawan di dewan harus jangan mudah menerima pola mark down, umpamanya dari target pencapain PAD Rp 700 miliar ditahun terakhir meskipun bisa dicapai lalu diturunkan menjadi Rp 500 miliar,” kata Yenny menjelaskan.

Dalam hitung-hitungan sisi teknorasi RPJMD teman-teman di birokrasi biasanya paling jago, nanti jadi bisa saja mereka melakukan lobi dan kemudian akhirnya mengesahkan perubahan.

“Menjadi pertanyaan besar kalau sampai saat ini kawan-kawan di DPRD tidak diberikan materi perubahan RPJMD. Karena walikota akan khawatir atau was-was kalau RPJMD nya ditolak apalagi menjelang 1 tahun diselenggrakan perhelatan Pilkada Kota Tangerang,” ucap Yenny.

RPJMD Kota Tangerang tahun 2017 akan diperbaharui untuk satu tahun kedepan karena kepemimpinan walikota saat ini sudah berjalan empat tahun.

“Kalau bisa, PDIP menolak, karena seharusnya dikaji atau dibahas dulu Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) baru pembahasan RPJMD,” ucapnya.

Lebih dalam tandas Yenny, RTRW menjadi dasar pembahasan dan menjadi dasar perubahan RPJMD. Apabila RTRW belum selesai dibahas, maka patut dipertanyakan pembahasan RPJMD Kota Tangerang yang diajukan oleh walikota. (wahyudi)

Disarankan
Click To Comments