Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Ekonom Warning Pemerintah soal Perdagangan Tembakau Dikuasai Asing

0 109

JAKARTA,PenaMerdeka – Impor tembakau yang tidak terkontrol dipastikan membuat kalangan petani dalam negeri terdesak. Diperlukan kebijakan roadmap supaya impor perdagangan tembakau perlahan dikurangi.

Seperti diketahui catatan angka dari tahun ke tahun jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2012 impor tembakau tembus hingga 151 ribu ton. Kemudian di 2013 mencapai 135 ribu ton, kemudian 2014 tercatat impor tembakau mencapai 111 ribu ton. Adapun pada 2015 impor tembakau mencapai 81 ribu ton, dan di 2016 tercatat impor tembakau 91 ribu ton.

Ricky Avenzora Ekonom senior Institut Pertanian Bogor (IPB) menilai,  dinamika penguasaan impor tembakau tersebut dapat diibaratkan sebagai “7th-phase of trickle down effect” (fase ke 7 dari dampak negatif) yang harus ditanggung bangsa Indonesia.

Sebab menurutnya persoalan ini ujung dari akibat tidak cermatnya politik perdagangan termbakau internasional yang dilakoni pemerintah selama ini.

“Pada fase pertama hingga ke enam, kita semua telah membiarkan industri tembakau kita dihancurkan oleh akuisisi oleh negara asing yang jadi pesaing kita,” jelas Ricky, saat dihubungi, Jumat (23/6/2017)

Paling parah, membiarkan bangsa asing menarik rente ekonomi melalui berbagai kedok “foundation”.

Ricky menambahkan, pada fase ke 7 ini, asing bukan saja sedang ingin melumpuhkan para petani tembakau, melainkan juga sedangan secara sistematis membunuh pola perdagangan tembakau kita.

Semua itu, kata Ricky, berbagai warning bahaya itu mestinya sangat mudah dipahami oleh para akademisi. Sayangnya banyak akademisi bukan saja tidak mempunyai integritas kebangsaan, melainkan jadi kepentingan asing dalam melumpuhkan kepentingan Indonesia sembari menerima dana-dana asing.

“Selama rezim pemerintah yang  berjalan masih dikelililingi para “mafia rente”, maka pemerintah akan selalu plintat-plintut dan tidak akan pernah menyadari semua bahaya itu,” tegasnya.

Situasi kian runyam dan buruk sejalan dengan diberlakukan nya “global first politic” oleh Rezim Jokowi, dan menjadi lebih buruk lagi bersamaan dengan tidak terukurnya proyeksi dan kepastian manfaat pembangunan dalam jangka menengah dan jangka panjang terutama jika bocara sektor perdagangan tembakau bagi petani kita.

Menurut Ricky, ambisi keberhasilan Rezim Jokowi yang  diorientasikan pembangunan infrastrukur secara serentak melalui skema  utang dan konsesi pada dan untuk bangsa asing, hanyalah memberi kepastian manfaat jangka pendek bagi kontraktor dan supliernya.

Sedangkan dalam jangka menengah dan panjang, nilai ekonomi infrastruktur yang dibangun masih sangat diragukan.

“Jika dikaitkan dengan dinamika tersebut, maka semua perdagangan tembakau dari petani tidak maksimal. Perlu bersiap-siap untuk terpaksa menjual lahan mereka atas berbagai skenario okupasi yang sangat tidak bermoral melalui banyak pihak,” pungkas Ricky. (deden)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

HPN
Loading...