UU 23, Dindikbud Kasih PR Gubernur Banten soal Penerbitan SK Kepsek SMA/SMK

by 2017-07-25 0 comments

penerbitan sk kepsek sma/smk

BANTEN,PenaMerdeka – Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022 kabarnya ditinggali PR soal pemberian Surat Keputusan (SK) dan Pelantikan kepada Kepala Sekolah (Kepsek) tingkat SMA dan SMK Negeri oleh Pemerintah sebelumnya. Artinya ada pekerjaan rumah (PR) di sektor pendidikan untuk penerbitan SK Kepsek SMA/SMK Negeri se-Banten.

Sejumlah sumber kepala sekolah yang berhasil ditemui mengaku belum mengantongi tandatangan SK apalagi sampai dilakukan pelantikan oleh Pemprov sebelumnya.

“Kami belum menerima SK Kepsek dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten. Yang saya tahu SK yang dipegang oleh Kepsek SMA/SMK Negeri masih tanda tangan walikota dan bupati masing domisili Kepsek bertugas,” ucap salah seorang Kepsek yang enggan disebutkan namanya menjelaskan beberapa waktu lalu.

Kata dia kepada PenaMerdeka.com menjelaskan, memang pemberian atau penerbitan SK Kepsek SMA/SMK Negeri sangat diperlukan, karena terkait anggaran yang kita terima sejak peralihan Pendidikan Menengah (Dikmen) SMA/SMK pengelolaan dan pemberian dana yang kami terima berasal dari Dindikbud atau Pemprov Banten sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Baca juga:  Barokah Ramadhan, Tonton Grand Final Da’i Banten, ada Kejutan Door Prize

Sumber menyebut, kalaupun ada kendala pemberian SK Kepsek atau pelantikan seharusnya tidak masalah, sebab sebelum masa peralihan pemerintahan daerah Banten.

Apalagi sebelum diberlakukannya peralihan Dikmen secara resmi pada Oktober 2017 data asset sekolah dan SDM sudah diberikan jauh jauh hari ke Dindikbud Banten.

Persoalan peralihan Dikmen memang dikabarkan bukan hanya terkait penerbitan SK Kepsek saja. Sebelumnya soal server PPDB tahun ajaran 2017 serta data pencairan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan gaji tenaga honorer dari pihak Pemrov Banten saat itu juga sempat terkendala.

Buntutnya, karuan saja Kepsek SMA/SMK Negeri dan tenaga pendidik honor Banten meradang. Pasalnya akibat persoalan itu tenaga honor harus menelan pil pahit beberapa lama akibat saat itu tidak menerima gaji.
Selain itu dampak yang ditimbulkan bagi sekolah yakni tidak dapat menjalankan sejumlah kegiatan ekstrakulikuler tahun 2017 secara maksimal.

Baca juga:  Gubernur Rano Melantik Pejabat Eselon II, III dan IV Pemrov Banten

Beberapa waktu lalu Kepala SMA Negeri 4 Kota Serang, Ade Suparman terkait molornya pencairan dana BOSDA menyarankan supaya Dindik Provinsi Banten meniru wilayah kota dan kabupaten di Banten yang lebih dahulu mengeluarkan kebijakan sekolah gratis seperi Kota Tangerang, Tangsel dan lainnya.

Sehingga kata Ade Suparman penerapan prosedur pencairan dana BOSDA juga akan lebih mudah dan diyakininya tidak menemui kendala berarti.

”Dindikbud Banten juga harus melakukan semacam bimbingan pembuatan pengajuan dana BOSDA. Sehingga seluruh sekolah dapat membuat pengajuan sesuai standar yang diterbitkan oleh Disdikbud Banten dan soal pencairannya bisa dipermudah secara tersimtem,” tandasnya.

Sementara sejumlah praktisi pendidikan di Banten mengatakan, kebijakan lalu memang harus diperbaiki oleh masa kepala daerah saat ini yakni Wahidin Halim dan Andika Hazrumy. Sebab supaya pihak penerima dana BOSDA kedepan tidak bermasalah, disebutkan sebaiknya memang ada penerbitan SK Kepsek SMA/SMK Negeri secepatnya. (eres)

Bagikan Artikel ini

Komentari Berita Ini

Tidak ada komentar

Melompat ke kolom komentar

Belum ada komentar!

Anda dapat menjadi orang pertama yang menulis komentar.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.