Zulfikar Demokrat

LMP Demo, Duga Banyak Oknum Pejabat PN Serang Lakukan Praktik Pungli

0

KOTA SERANG,PenaMerdeka – Saat menggelar aksi demo keprihatinan di halaman Kantor PN Serang, Jalan Raya Pandeglang, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, Kamis (14/12/2017) Laskar Merah Putih (LMP) menduga marak telah terjadi praktik pungli yang dilakukan oknum pejabat Pengadilan Negeri (PN) Serang.

Aksi yang dilakukan tiga Markas Cabang LMP Kabupaten Serang, Cilegon dan Lebak ini bukan tanpa sebab, berawal ditenggarai lantaran dari hasil penelitian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mensinyalir bahwa PN Serang sebagai salah satu lembaga peradilan yang pejabatnya kerap melakukan dugaan pungli.

“Kami sangat yakin rilis MaPPi UI tidak berdiri sendiri. Penempatan PN Serang tertinggi untuk praktik pungli bukan tanpa dasar. Oleh karena itu kami meminta agar seluruh pegawai dan pemilik kebijakan di PN Serang untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” teriak Ketua Markas Cabang LMP Kota Cilegon, Tatang Tarmidzi, saat berorasi, Kamis (14/12/2017).

Ia melanjutkan, penelitian MaPPi FH UI memiliki margin error, namun berdasarkan hasil tersebut bisa dipertanggungjawabkan baik secara akademis, moral maupun hukum.

“Ini merupakan cambukan buat kita semua supaya menghapus praktik pungli, bahwa setidaknya mentalitas aparat peradilan di wilayah kita (Serang umumnya di Banten) masih sangat jauh dari harapan keadilan hukum,” tandasnya.

Lebih jauh ia mengaku, baru-baru ini pihaknya menerima data praktek yang diduga kuat adanya permainan peradilan yakni kasus putusan arbitrase antara PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) dengan PT Cigading Internasional Bulk Terminal (CIBT).

“Kasus tersebut dimenangkan oleh investor Malaysia, PT CIBT. Sementara pengajuan keberatan dari PT KBS yang sudah ditandatangani dan sudah membayar biaya perkara, surat asli ditarik kembali. Ini ada apa? Apa ada kesalahan administrasi, atau ada permainan yang mengarah kepada pelanggaran hukum,” ujarnya dalam nada tanya.

Maka itu dia meyakini bahwa proses peradilan perdata antara perusahaan BUMN dengan investor Malaysia ini sempat terjadi tawar menawar penyelesaian kasus alias diduga melakukan praktik pungli.

“Karena masih percaya terhadap keadilan hukum, maka KBS tidak menghiraukan itu,” tandasnya. (fred)

Puji Rahman Hakim Perindo
Baca Berita Lainnya

Tinggalkan pesan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

ut quis efficitur. Lorem eleifend neque. adipiscing