kanal partai gerindra

Pemkab Bekasi Dianggap Lemod Berlakukan Sistem Kinerja ASN

0

KABUPATEN BEKASI,PenaMerdeka – Pemerintah Bekasi hingga kini disebutkan belum memberlakukan Sistem Kinerja ASN (Aparatur Sipil Negara). Pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dinilai sangat penting untuk Pemkab Bekasi.

Menurut Ketua Bidang Humas MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi, Ewwy Widiansyah mengatakan, adanya sistem itu padahal akan meningkatkan kesejahteraan bagi para PNS sesuai dengan prestasi kinerja.

Ewwy melanjutkan, sistem kinerja ASN dapat juga menginventarisir, merencanakan, melaporkan serta menilai hasil kerja ASN. Nantinya bisa diimplementasikan dengan pemberian punishment atau reward secara jelas berdasarkan laporan aktivitas yang disampaikan.

“Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Jadi, sekarang gimana mau melaksanakan reformasi birokrasi jika sistemnya saja belum dijalankan,” ujarnya, Sabtu (13/1/2018).

Ewwy mengatakan, dengan belum dijalankannya sistem tersebut mengakibatkan kinerja ASN di lingkungan Pemda Bekasi tidak maksimal dan terkesan hanya menggugurkan kewajiban saja.

Kondisi ini sangat berbeda dengan daerah tetangga yakni, Bekasi Kota dan Karawang yang sudah menerapkan sistem penilaian kinerja ASN.

“Kota Bekasi, terlebih lagi Pemda Karawang yang sudah menerapkan sistem itu yang dikenal dengan aplikasi PARE (Performance Agreement Report by Electronic), berbasis teknologi Android. Sudah tentu Kab. Bekasi terlihat jauh tertinggal,” ungkap Ewwy.

Efeknya kata dia menegaskan, lantaran lambatnya pemberlakuan sistem tersebut juga dinilainya berdampak pada buruknya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ditambah lagi, dengan adanya isu mutasi bagi eselon 3 dan 4 yang berhembus kencang dilingkungan pegawai Pemda Bekasi.

“Lambatnya Sistem penilaian kerja ASN tentu berdampak juga pada pelayanan yang buruk. Apalagi ada isu akan mutasi besar-besaran,” tandasnya.

Seharusnya lanjut dia, awal tahun 2018 Pemkab Bekasi sudah bisa menerapkan sistem kinerja ASN tersebut. Namun hal itu, masih belum dapat dilakukan lantaran belum adanya Peraturan Bupati (Perbup). “Januari 2018 seharusnya sudah bisa diterapkan. Tapi terganjal lantaran belum adanya Perbup,” pungkasnya. (ers)

Puji Rahman Hakim Perindo
Baca Berita Lainnya
Pemkab Bekasi Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Tinggalkan pesan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Aliquam Lorem sed non ut consequat.