Zulfikar Demokrat

Anggap Nyaris Bangkrut, Budi Heryadi Mundur Jika Tak Bawa Perubahan Banten

Statmen politik Budi Heryadi politisi partai Gerindra sudah dinyatakan sejak ia mendeklarasikan sebagi bakal calon gubernur Banten. Sejumlah problem hukum yang menyeret kepala daerah di pecahan provinsi Jawa Barat ini menurutnya bukan rahasia lagi.

Ia sebelumnya juga mengatakan bukan lantaran psywar politik menjelang berlangsungnya Pilkada Banten dan penyataan dari Gerindra, tetapi Budi menyebut karena ini fakta.

Dari sejak berdirinya Provinsi Banten hingga sekarang, kata Budi yang kini dikabarkan sudah mendapat dukungan politik pencalonan hampir 100% dari DPC Partai Gerindra se Banten pasalnya tidak ada langkah pembagunan yang siginifikan mulai dari gubernur periode sebelumnya sampai yang sekarang.

Bahkan terkait rencana pembentukan Bank Banten yang dilakukan Pemprov Banten menuai masalah karena saat ini kasusnya sedang dalam penanganan KPK.

“Wajar jika Banten nyaris bangkrut,” kata Budi menegaskan, ketika di temui Pena Merdeka di pos pemenangannya di bilangan Tangsel, Banten.

Oleh karena itu, untuk meyakinkan publik ia serius berjanji mundur jika setelah terpilih menjadi Gubernur dalam Pilkada Banten 2017 mendatang gagal membangun Banten dalam jangka waktu 2,5 tahun.

“Janji saya, bila terpilih menjadi Gubenur Banten tetapi tidak memberikan perubahan selama 2,5 tahun, maka saya akan mengundurkan diri,” ungkap Budi Heryadi.

Budi memaparkan, kondisi saat ini Banten sejatinya membutuhkan perbaikan dengan langkah terobosan yang berani tetapi tepat. Ia berkeinginan membawa Banten menjadi daerah yang berwibawa, salah satunya membuat Banten menarik perhatian dari berbagai aspek.

“Banten harus bersih dari bentuk korupsi, penanganan ijin untuk para investor harus dipermudah. Kalau sistem investasi sudah kondusif bukan tidak mungkin harapan investasi dari luar dan dalam negeri bisa terealisasi,” ungkap Budi

Hal ini harus kita ciptakan, sehingga investor bisa berduyun duyun datang menyerap tenaga lokal. Dan potensinya bisa mengangkat ekonomi masyarakat setempat.

Budi menambahkan, Banten punya objek pantai yang bisa dijadikan destinasi wisata. Tentunya kalau menggunakan regulasi yang tepat, tidak mengganggu lingkungan kemudian bisa mengangkat derajat masyarakat serta PAD Banten. Makanya kata Budi, kedepan harus segera direalisasikan.

Terkait pembangunan di wilayah Banten, kata Budi kembali menjelaskan, wilayah Tangerang Raya yang mempunyai dan penyumbang besar PAD justru dari bantuan pendaanaan pembangunan malah diberikan sedikit oleh Pemprov Banten. Ia mengklaim ersoalan pembangunan di wilayah Banten berbeda beda.

“Kita harus jeli. Karena kemajuan diantara daerah kabupaten dan kota mempunyai progres yang berbeda pula. Artinya di daearah Pandeglang, Lebak, Kabupaten Serang dan lainnya bukannya tidak harus diperhatikan.”

Tetapi karena kebutuhan pembangunannya berbeda tidak lantas mengurangi bantuan dana pembangunan di Tangerang Raya yang harus dikurangi.

Yang dikhawatirkan olehnya, wilayah Tangerang jika tidak diperhatikan akan berpindah atau membentuk daerah otonom tersendiri.

“Pasalnya, DKI Jakarta saja memberikan bantuan yang signifikan buat Tangerang. Kok Pemrov Banten sendiri pelit menggelontorkan anggaran pembangunannya,” tandas Budi menjelaskan.

Sebelumnya Said Endrawiyanto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang kepada Pena Merdeka sempat menyesalkan anggaran bantuan gubernur yang sangat minim untuk Kota Tangerang.

“Memang beda kebutuhan pembangunannya dengan wilayah pandeglang atau yang lainnya. Disana mungkin harus konsen dengan model transportasi biasa yang harus juga membangun akses pembangunan jalan baru,” ucap Said menjelaskan.

Jadi kalau dicontohkan seperti sarana transportasi harus dibedakan antara wilayah satu dengan lainnya. Artinya antara Kota Tangerang dan wilayah Banten lain mempunyai persoalan trasportasi beda, Pemprov harus mengkaji lebih dahulu.

Di Kota Tangerang butuh model trasportasi ke arah massal. Kita mempunyai Bandara Soekarno Hatta (BSH) namun kita belum memikirkan modelnya seperti apa.

“Nah persoalan seperti ini kan harus dipikirkan karena BSH sudah ada, artinya kita harus merancang bagaimana trasportasi massal di bangun untuk mengangkat sumber ekonomi yang ada di Banten,” ujar Said menjelaskan. (wahyudi)

Puji Rahman Hakim Perindo
Baca Berita Lainnya

Komentar telah ditutup.

vulputate, justo accumsan et, sed sem, mattis ut libero quis, ante.