Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Surat Edaran Kemendagri Soal Alokasi THR & Gaji 13, Disebut Ilegal

0 228

JAKARTA,PenaMerdeka – Surat Edaran Kemendagri No. 903/3387/SJ pada 30 Mei 2018 lalu soal seluruh kepala daerah diperintahkan untuk mengalokasikan dana APBD untuk THR dan Gaji ke 13 bisa dianggap illegal.

Menurut ALASKA (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran) yang terdiri dari Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik) bersama Lembaga CBA (Lembaga Center Budget Analysist) menilai, surat perintah Kemendagri tersebut yang memaksa alokasi APBD untuk THR dan Gaji 13, pasalnya karena belum mendapatkan persetujuan DPRD dan banyak melanggar undang-undang.

Artinya kata Direktur Eksekutif CBA, Ucok Sky Khadafi, surat edaran Kemendagri tersebut sejatinya seperti menggali lubang para kepala daerah.

“Seperti menutup lubang kuburan kepala daerah saja. Karena sudah mengalokasikan anggaran THR dan Gaji 13 PNS yang dianggap illegal,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, ketika kepala daerah mengikuti Surat perintah Mendagri maka kepala daerah menjadi target aparat hukum.

“Karena itu, kami dari ALASKA meminta Tjahjo Kumolo sebagai menteri Dalam Negeri membatalkan surat tersebut, karenaTHR dan Gaji 13 itu tidak tercantum dalam APBD 2018 supaya kepala daerah tidak menjadi pesakitan KPK,” ungkapnya.

Selain membatalkan surat edaran Kemendagri, menurut Ucok Sky Khadafi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, supaya juga segera membatalkan THR dan Gaji 13 ASN dan Honorer di lingkungan pemerintah pusat, karena hal ini hanya menjadi bentuk ketidak-adilan bagi ASN d tingkat daerah.

“Kalau THR dan Gaji 13, anggaran disediakan pemerintah pusat. sedangkan THR maupun Gaji ke 13 untuk pemerintah daerah, alokasi anggaran disuruh cari sendiri dalam APBD,” ucapnya. (redaksi)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...