Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Ini 6 Nama Bursa Bacaleg Eks Koruptor Banten yang Diwaspadai KMSBPB

176

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Ada 6 daftar nama yang disebut masuk dalam bursa Bacaleg eks koruptor yang diwaspadai Koalisi Masyarakat Sipil Banten untuk Pemilu Bersih (KMSBPB). Mereka minta supaya Bawaslu Provinsi Banten menolak pencalonan Bacaleg eks napi korupsi di Pileg 2019.

“Pemilu berintegritas baik dan bersih jadi harapan semua pihak. Apalagi, peraturan terkait larangan pencalonan Bacaleg sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang telah diundangkan dan sudah masuk dalam lembaran negara,” Kata Gufroni Koordinator KMSBPB, Minggu dalam diskusi surat terbuka kepada Bawaslu, di Universitas Muhamadiah Tangerang, Minggu (2/9/2018).

Jadi kata Gufroni, potensi bakal tercoreng ketika bursa Bacaleg eks koruptor ikut serta dalam nominator wakil rakyat saat Pileg 2019 mendatang.

Ia mengatakan, terdapat enam orang narapidana eks korupsi yang telah mengajukan gugatan kepada Bawaslu untuk mencalonkan dirinya pada Pileg 2019, baik untuk tingkat DPRD Provinsi maupun DPRD Kota/Kabupaten di Provinsi Banten.

“Ada enam napi mantan korupsi yang mengajukan gugatan ke Bawaslu yang ada di Provinsi Banten, dua orang dari partai Golkar untuk calon DPRD Provinsi yaitu Dessy Yusandi dari Dapil 6 dan Agus M Radil dari Dapil 9 Banten,” ucap Gufroni.

Untuk DPRD Kabupaten Pandeglang juga ada dua orang yang tercatat dalam bursa bacaleg eks koruptor, yakni dari partai Golkar, yaitu Heri Baenalu Dapil Pandeglang 1 dan Dede Widarso dari Dapil Pandeglang 5.

“Di Kota Cilegon juga ada dua orang, Jhoni Husbah dari Partai Demokrat Dapil Cilegon 1 dan Bahri Syamsu dari PAN Dapil Cilegon 2,” ungkap Gufroni.

Gufron memaparkan, koalisi masyarakat sipil mendukung dan mendorong kepada lembaga penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu untuk menjalankan komitmennya agar tercipta Pemilu yang berintegritas baik, bersih dan lancar.

“Dalam UU Nomor 7 pasal 76 ayat 1 tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur, bahwa dalam hal PKPU diduga bertentangan dengan Undang-undang, maka harus dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung, bukan langsung meloloskan para penggugat, ini bukan hal yang sederhana, karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak nantinya, karena mereka (penggugat-red) punya kewenangan untuk membuat lagislasi nantinya,” paparnya.

Seperti diketahui sejumlah nama yang disebut masuk dalam bursa bacaleg eks koruptor di Pileg 2019 melakukan gugatan ke Bawaslu supaya bisa mencalonkan sebagai wakil rakyat. (ari tagor)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...