Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Bawaslu Ancam Sanksi Kalau Peserta Pemilu, RT & RW Kampanye TSM

BANTEN,PenaMerdeka – Menurut Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten, peserta Pemilu yang dianggap melakukan pola kampanye TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) karena melibatkan Ketua RT dan RW bisa dikenai sangsi tegas.

“Kenapa kita (Bawaslu,red) mengeluarkan Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 lantaran khawatir dalam Pemilu nanti akan ada mobilisasi massa yang masif yang dilakukan oleh RT/RW,” ucap Didi M Sudih, Ketua Banwaslu Provinsi Banten dihubungi PenaMerdeka.com, Minggu (4/11/2018).

Dalam Perbawaslu itu tidak disebutkan adanya pidana, hanya saja kalau RT/RW terlibat kampanye TSM maka akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

Menurutnya, peserta Pemilu 2019 apakah dari pasangan Capres atau Cawapres, calon DPRD dari berbagai tingkatan dan calon DPD tidak boleh menggunakan perangkat Ketua RT/RW sebagai Timses.

“Kalaupun ada sejumlah wilayah yang memberikan dana insentif buat RT/RW kami tetap melihatnya apakah mereka dengan peserta Pemilu bergerak secara TSM atau tidak. Ukurannya itu, Bawaslu memberlakukannya secara umum,” katanya menegaskan.

Ditanya apakah sanksinya dapat membatalkan atau menggugurkan calon, menurut Didi nanti proses hukum yang akan menentukan.

Maka itu kata dia, ketimbang nanti bisa ditemukan kampanye TSM, persoalan ini sejatinya pilihan saja apakah mengundurkan diri sebagai Ketua RT/RW atau menjadi salah satu Timses yang mengakampanyekan peserta pemilu.

“Ini mah cuma pilihan, nanti apakah mau mundur dari Timses atau tetap jadi ketua RT atau RW. Kan bisa mundur lantaran untuk pertanggungan jawaban kepada warga. Pasalnya warga juga yang memilih untuk menjadi mereka Ketua RT atau RW,” ucapnya.

Untuk sosialisasi kita juga sudah kerap menyampaikan kepada Pemda masing. Mereka pasti sudah paham adanya aturan ini. Apalagi pengurus RT/RW juga mempunyai hak demokrasi dalam pemilu.

“Kami sudah sosialisasi, soal Perbawaslu Nomor 28/2018. Termasuk juga ASN yang harus netral. Dalam Perbawaslu hanya menegaskan dari aturan yang sebelumnya, supaya kampanye TSM tidak boleh dilakukan oleh perangkat RT/RW juga,” pungkas Didi. (redaksi/tim)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Loading...