Akibat Birokrasi Lemah, Kasus Bank Banten dan Dana Hibah Kata Dimyati Natakusumah Jadi Penyebab Lokus KPK

Sejumlah program ekonomi yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dikatakan A. Dimyati Natakusumah bakal calon gubernur (Balongub) jalur perseorangan menyebut tidak tepat bahkan identik dengan kolusi korupsi dan nepotisme.

Tidak ada seharusnya good father atau istilah monopoli berada di Banten. Karena dari dampak yang ditimbulkan tak ayal saat ini Banten menjadi lokus persoalan hukum oleh KPK. Selama ini kita sulit menjadikan Banten yang good gouverment lantaran Pemprov Banten secara birokrasi memang tidak bagus. Ini harus dibenahi, kasihan masyarakat Banten problem ini harus segera diselesaikan.

“Sejak saya di komisi III sebagai perwakilan rakyat sudah lama mendorong dan melobi KPK supaya membersihkan persoalan KKN agar provinsi Banten menjadi Pemprov yang bersih,” ucap Dimyati, beberapa waktu lalu.

Pasalnya Dimyati beralasan, dari sejak awal Banten berdiri dan sudah mengalami beberapa pergantian kepala daerah provinsi ini masih saja berkutat kepada persoalan hukum, kesehatan dan pendidikan yang belum bagus.

“Sejak periode yang pertama sampai yang sekarang tidak mengalami kemajuan,” ucapnya.

Dana APBD Pemrov Banten untuk hibah yang seharusnya turun ke masyarakat untuk menjawab persoalan ekonomi rakyat tidak sepenuhnya dijalankan secara benar. Ia menyebutkan proses pembangunan tersebut banyak yang fiktif, mark-up dan sebagainya.

“Rano Karno juga saya nilai belum terlalu signifikan membangun Banten kearah lebih baik. Malah kasus proses pembentukan Bank Banten yang digelontorkan dari APBD Pemrov seharusnya menjadi tanggung jawab gubernur Rano Karno. Karena disitu melibatkan pihak eksekutif. Makanya menurut saya KPK harus menuntaskan kasus ini secara tuntas. Saya masih di DPR-RI, saya akan kawal,” kata Dimyati menjelaskan.

Supaya ada perubahan maka harus ada calon pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan hukum dan birokrasi di Banten.

“Anda juga tahu lah kalau dahulu juga setiap kebijakan tersebut selalu dimonopoli oleh penguasa daerah,” ucapnnya ketika ditanya Pena Merdeka soal siapa aktor monopoli tersebut.

Kedepan dalam Pilkada 2017 mendatang rakyat harus memilih calon gubernur yang sudah layak pengalaman. Sampai sejauh ini menurutnya selain dirinya ada salahsatu calon lain yang mempunyai dasar pengalaman di birokrasi yakni Wahidin Halim.

Membangun pemerintahan dengan baik tidaklah mudah, harus ada skil di birokrasi dan punya kemauan keras untuk menciptakan good gouverment.

“Saya dan Wahidin Halim merupakan calon gubernur yang mempunyai kapasitas itu. Waduh Wahidin secara tidak langsung saya promosikan nih. Tapi tetap saya akan maju di jalur independent. Dan pembuktiannya saya akan mundur jadi anggota DPR-RI sebagai konsekwensi syarat nyalon,” tandas Dimyati. (wahyudi/alip)