Iklan Politik Negatif di Sosial Media Jelang Pilkada Serentak 2019

0 232

Oleh: Togi Prima H, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur Jakarta

Pada tahun 2020, di 270 Daerah di Indonesia akan menggelar kembali pesta demokrasi dengan level lokal.Pada 270 Daerah tersebut akan melakukan Pilkada serentak di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota, sebenarnya Pilkada di tahun 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, tetapi karena pilkada kota makasar di ulang maka genap menjadi 270 daerah.

Pilkada serentak di 270 daerah ini dilakukan pada 23 September 2020, dan sebelumnya akan dilakukan masa kampanye dimulai 11 Juli 2020 sampai dengan 19 September 2020, jadi masa kampanye pada pilkada serentak ini sekitar 71 hari (https://katadata.co.id/infografik/2019/09/02/infografik-masa-kampanye-pilkada-serentak-2020-dipersingkat).

Dalam kegiatan Politik, tentunya tidak luput dari proses pemasaran politik, dimana citra seorang kandidat perlu dikonstruksikan dengan membentuk opini dalam masyarakat.

Pemasaran politik merupakan konsep yang diintroduksikan dari penyebaran ide-ide sosial di bidang pembangunan dengan meniru cara-cara pemasaran komersial, tetapi orientasinya lebih banyak pada tataran penyadaran, sikap, dan perubahan perilaku untuk untuk menerima hal-hal baru.

Cara penyebaran seperti ini dilihat dari konteks dan orientasi disebut “pemasaran sosial” yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan istilah penyuluhan, sosialisasi, dan kampanye (Cangara, 2009; 276).

Pada Pemasaran Politik yang dijalankan oleh kandidat, tentunya juga menggunakan iklan politik untuk menyampaikan pesan politiknya. Dr.Umaimah Wahid dalam bukunya “Komunikasi Politik: Teori, Konsepdan Aplikasi Pada Era Baru” (2016) menjelaskan bahwa iklan politik dipercaya mempunyai kekuatan dalam membentuk persepsi dan opini publik.

Di Indonesia, iklan politik semakin penting digunakan para politisi dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden, tetapi juga tak lepas dari kontroversi.

Dalam perkembangan iklan politik sejak tahun 1950-an, fenomena iklan politik negatif semakin meningkat drastis.Hal ini tentunya bukan tanpa alasan, karena Secara empiris dalam Perloff (2014; 348), membuktikan iklan negatif lebih mudah untuk dikenali dan diingat dibandingkan iklan positif (Newhagen & Reeves, 1991; Shapiro & Rieger, 1992). Ada psikologis didalamnya dan memberikan dampak yang kuat dari tayangan iklan negatif.

Informasi negatif memunculkan tanggapan yang lebih kuat dan lebih cepat daripada informasi positif (O’Keefe, 2012).Menurut hemat penulis, bisa dikatakan bahwa Iklan Politik Negatif membuat yang melihat dan mendengarnya akan membencinya, namun juga akan menginggatnya.

Pada era ini, kita semua sudah memasuki era media baru (new media), dimana new media yang memiliki konsep cukup luas dan perkembangan yang sangat cepat membuat perubahan di berbagai sudut kehidupan masyarakat, termasuk dalam perubahan pola komunikasi setelah lahirnya sosial media.Sosial media yang berkembang pesat di Indonesia diantaranya adalah Youtube, Facebook,Twitter, dan Instagram.

Perkembangan yang pesat ini, tentunya juga berefek pada bidang politik, karena dalam bidang politik ini komunikasi politik menjadi hal yang sangat penting.

Para Tokoh Politik tentunya selain menggunakann cara tradisional dalam berkampanye dan beriklan politik, mereka dan tim suksesnya memanfaatkan sosial media sebagai sarana untuk menarik perhatian massa.

Penggunaan Sosial media untuk kampanye dan iklan politik tentunya sudah kita rasakan di gelaran Pemilu Serentak 2019 lalu, karena banyak sekali partai politik dan tokoh politik yang maju dalam pemilihan menggunakan sosial media dalam berkampanye dan beriklan politik, hal ini diambil karena sekitar 56 % dari jumlah total penduduk di Indonesia adalah pengguna sosial media (Riset Per Januari 2019 oleh Wearesosial Hootsuite).

Melihat jumlah 56% masyarakat Indonesia adalah pengguna Sosial media, maka akan menjadi sangat penting menggunakan sosial media, karena menguasai komunikasi publik adalah salah satu kunci untuk memenangkan kompetisi di dunia politik, dan sosial media adalah saluran yang paling efektif untuk saat ini.

Kebijakan Sosial Media Terkait Iklan Politik, dan Efeknya di Pilkada Serentak 2020. Beberapa saat lalu di Amerika Serikat, terjadi kegaduhan terkait iklan politik di sosial media, seperti Youtube, Instagram dan Facebook.

Calon Presiden Amerika Serikat yang akan maju dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020, yakni Joe Biden melayangkan surat keberatan kepada Facebook, Youtube dan Twitter, terkait penayangan iklan politik negatif yang menyerang Joe Biden dan Anaknya Hunter Biden.

Dalam iklan Politik tersebut berisikan informasi mengenai campur tangan Joe Biden atas kasus anaknya Hunter Biden, menurut Joe Biden Iklan politik tersebut merupakan iklan dengan Informasi yang sangat jauh berbeda dengan kenyataan sebenarnya, sehingga menurut biden iklan politik yang diindikasi oleh Joe Biden dipasang oleh tim kampanye Donald Trump yang ingin menjatuhkan elektabilitas seorang Joe Biden dalam pencalonan Presiden Amerika Serikat di tahun 2024.

Dalam menyikapi iklan politik, dua raksasa sosial media, yakni Twitter dan Facebook menggambil jalan yang berlainan arah.Facebook melalui Mark Zuckerberg menyatakan bahwa Facebook tetap memperbolehkan iklan politik tayang dengan alasan sesuai dengan inti amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat, yakni Kebebasan berpendapat.Kebijakan yang bertolak belakang diambil oleh Twitter, lewat kultwit CEO nya yakni Jack Dorsey di akunnya yang menyatakan “We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…” dan tak lupa Jack Dorsey menyatakan kenapa Twitter tidak lagi menayangkan iklan politik “jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli.”.

Peraturan penghentian iklan politik di twitter secara global mulai diberlakukan pada 22 November 2019.

Kembali ke tanah air, Pilkada serentak 2020 nantinya akan sangat ramai kampanye dan Iklan politik yang bertebaran di sosial media.Dalam Penelitian di tahun 2013 oleh Marissa M. Fenyapwain terkait “Pengaruh iklan Politik dalam pemilukada terhadap partisipasi pemilih pemula di desa Tounelet Kecamatan Kakas” didapati angka 17,30% pengaruh iklan politik terhadap partisipasi pemilih pemula, dan 82,7 % dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat pemilih pemula bergaul, keluarga, tingkat pendidikan, nilai-nilai sosial yang dianutnya, dan lain sebagainya.Angka 17,30% ada kemungkinan menjadi lebih besar di tahun 2020 nanti, karena perkembangan gadget dan jaringan internet yang semakin canggih di masyarakat Indonesia, dan juga tak lupa konsep iklan microtargeting yang menurut Penelitian Oana Barbu yang berjudul “Advertising, Microtargeting and Social Media” di tahun 2013 menyebut konsep awal microtargeting adalah membagi-bagi kelompok masyarakat dengan memanfaatkan kode pos alias pembagian berdasarkan letak geografis.

Di zaman media sosial, pembagian kelompok masyarakat dapat dipersempit, sehingga para konsultan dapat menggambil zona netral yang belum menentukan pilihan untuk memilih tokoh yang diusung oleh konsultan tersebut lewat paparan iklan politik, yang cenderung ditampilkan adalah iklan politik negatif.

Sebagai Warga Negara yang termasuk dalam Pemilih di gelaran pilkada serentak 2020, tentunya kita tidak dapat menghindari iklan politik di sosial media, terlebih di facebook.Menjadi catatan penting bagi kita semua yang merupakan pengguna sosial media facebook, bahwa sangat besar kemungkinan iklan politik di facebook dapat menyesatkan informasi, karena Facebook menihilkan pengecekan validitas konten iklan politik tersebut.

Ini di tegaskan oleh Nick Clegg, Kepala Kantor urusan Komunikasi Facebook, bahwa facebook tidak ingin terlibat dalam perdebatan politik(https://tirto.id/iklan-politik-bikin-facebook-jadi-mesin-kesesatan-informasi-ekYM).Kebijakan yang diambil Twitter pun sebenarnya tidak akan berefek banyak dalam penyebaran informasi sesat dalam bentuk iklan politik, karena berdasarkan konteks pengguna harian, pengguna twitter aktif hanya mencapai 126 juta perhari, sangat jauh berbeda dengan facebook yang mencapai 1,6 miliar pengguna aktif.( https://bebas.kompas.id/baca/utama/2019/11/01/beda-twitter-dan-facebook-soal-iklan-politik-dan-disinformasi/).

Dalam Persoalan ini selain membutuhkan kesadaran masyarakat itu sendiri dalam menyikapi iklan politik di sosial media yang syarat dengan informasi yang menyesatkan, juga dibutuhkan peranan KPU dan pihak terkait lainnya untuk memberikan edukasi politik dan update informasi politik kepada masyarakat, dan tak lupa juga dengnan menerbitkan peraturan yang ketat terkait dengan iklan politik di sosial media, karena akan sangat merugikan bagi anak cucu kita nantinya, jika memilih pemimpin yang tidak kompenten hanya karena kita mempercayai paparan  iklan politik di sosial media yang sangat masif, namun rentan dengan informasi yang menyesatkan.

Dalam menyikapi iklan politik ada baiknya kita menjadi masyarakat pemilih yang bersifat kritis, karena menurut Dr.Umaimah Wahid dalam Buku “Komunikasi Politik: Teori, Konsep dan Aplikasi Pada Era Baru” (2016),dimana masyarakat kritis menghilangkan eksistensi iklan sebagai pendulang suara.

Alih-alih dipercayai, iklan dipandang sebagai alat manipulasi; motif iklan tersingkap, yakni sebagai penopeng kandidat. Klaim-klaim positif yang disajikan melalui iklan bukannya meneguhkan pilihan rakyat, tetapi membalikkan persepsi yang dikehendaki kandidat.

Citra yang dibangun di media pada akhirnya mampu ditangkap sebagai representasi fakta yang bertujuan untuk menguntungkan kandidat. Di sini berlaku penegasian; apa yang disajikan positif dipersepsi dan disimpulkan negatif.

Akhir kata,semoga dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 nanti bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas dan amanah dalam menjalankan tugasnya memajukan daerah dan masyarakat yang dipimpinnya untuk tiga setengah tahun sampai empat  tahun kedepan.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Tinggalkan pesan

Alamat email anda tidak akan disiarkan. Penamerdeka.com tidak bertanggung jawab dengan isi komentar, tulisan komentar sepenuhnya tanggung jawab komentator sesuai aturan UU ITE