Pelaku UMKM Menumpuk di Gedung Cisadane Tangerang, Aktivis: Pemkot Gagap Koordinasi

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Kerumunan pelaku UMKM Kota Tangerang yang terkonsentrasi di Gedung Cisadane, Jalan KS Tubun, Senin (19/10/2020) untuk proses pendataan disebut lantaran rendahnya manajemen koordinasi di bawah Pemerintah Kota Tangerang.

Diberitakan sebelumnya, proses antrian pendataan tanpa menjalankan protokol kesehatan Covid-19 itu bahkan sempat viral di sejumlah jejaring media sosial.

Menurut Septian Dewan Pembina Forum Aksi Mahasiswa (FAM Tangerang), menumpuknya warga di satu titik karena minimnya sosialisasi.

Tetapi, karena yang melaksanakam Disperindag UKM, Septian menilai tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan pendataan.

Mereka tidak menjalankan komunikasi ke tingkat pemerintah wilayah, seperti ada pemisah birokrasi. Namun kata Septian memang bisa jadi lantaran sumber daya manusia yang kualitasnya rendah akhirnya tidak mampu melaksanakan.

 

“Ada komunikasi yang tidak terbagun antara Disperindagkop UKM ke tingkat kecamatan. Mereka gagap komunikasi dan tidak seragam menjalankan koordinasi,” tukas Septian dihubungi penamerdeka.com, Senin (19/10/2020).

Dia menambahkan, dimasa pandemi dinas terkait seharusnya bisa memastikan dan minimalisir jika akan menggelar acara yang akan dihadiri banyak massa.

Saat ini, masyarakat terdampak ekonomi akibat pandemi memang digelontorkan perbaikan kesejahteraan dengan sejumlah program. Tujuannya peningkatan ekonomi masyarakat di tengah pandemi.

Namun Septian juga menegaskan, pendataan bantuan ekonomi kepada pelaku UMKM di Kota Tangerang yang tidak terkoordinir tanpa protokol kesehatan notabene tidak sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Pasalnya wilayah Tangerang Raya sedang mengantongi status zona merah, lantas jika organisasi tidak menjalankan protokol fia menyebut bakal ada potensi cluster baru Covid-19.

“Semangat pemulihan ekonomi pusat ke daerah jadi tidak sejalan karena potensi kluster baru covid-19 kan. Padahal ada yang mengikat karena program pusat dan daerah juga harus terkoordinasi. Pasalnya agar program pembangunan harus tepat sasaran,” ucap Septian.

Dia kembali menegaskan, kepemimpinan dan koordinasi tidak lepas dalam organisasi. Hal ini saling mempengaruhi. Tetapi jangan ego sentral kepemimpinan yang ditonjolkan, sebab nantinya program pemda tidak akan berjalan maksimal.

lalu jika permasalahannya juga melibatkan kecamatan, pihak terkait memang harus mempertanyakan kegiatan.

Septian yang juga Direktur Eksekutif LBH Pospera Banten menyebutkan, artinya persoalan ini juga akhirnya pihak kecamatan disebut ada komunikasi yang tidak berjalan.

“Ya ini jadi pelajaran buat pemkot. Kedepan SDM dan pola komunikasi harus ditingkatkan agar program berjalan maksimal,” pungkas Septian. (hisyam)