Jazuli Abdillah Selamat Idul Fitri

Antisipasi Dikmen Batal ke Banten, Pemkot Tangerang Tetap Alokasikan Gaji Guru

Mengantisipasi peralihan pengelolaan pendidikan menengah (Dikmen) tingkat SMA/SMK sederajat ke Pemerintah Provinsi Banten batal dilaksanakan, Pemkot Tangerang tetap mengalokasikan dana kebutuhan gaji guru dan kebutuhan lainnya dalam APBD Kota Tangerang.

Sebelumnya beredar kabar bahwa pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah batal dilaksanakan karena sejumlah faktor, diantaranya terkait adanya upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang menjudical review UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasalnya mereka beralasan bahwa ketika UU itu terealisasi maka dunia pendidikan khususnya untuk tingkat SMK/SMA sederajat mengalami kemunduran jika dikelola oleh Pemrov.

Ditambah lagi Peraturan Presiden (PP) yang belum dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai landasan tekhnis UU No. 23 Tahun 2014 tersebut.

Pendidikan Menengah tentang pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ke Pemrov Banten dari informasi yang berhasil dihimpun bahwa pada 1 Januari 2017 mendatang seperti diketahui akan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Ahmad Amarulloh, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tangerang soal peralihan dikmen sebaiknya kepada para guru sampai saat ini tetap harus bekerja seperti biasa, tetap menunjukan kinerja yang professional.

Dan ia mengaku kendati semua anggaran kebutuhan Dikmen (P3D) sudah dilaporkan ke Pemrov tetapi Pemkot Tangerang tetap menganggarkan soal gaji para guru yang biasa diterima termasuk mengalokasikan kebutuhan lainnya dalam APBD.

Pasalnya pihaknya tetap berjaga-jaga jika nanti UU itu batal atau tidak terealisasi maka gaji guru dan kebutuhan pendidikan di Kota Tangerang tetap bisa diterima para guru.

Dan kedepan kalau UU tersebut jadi dilaksanakan, meskipun dana untuk gaji guru dan kebutuhan anggaran lainnya tidak terserap dalam APBD tetapi kita sudah melakukan langkah antisipasi.

Memang kata Amarulloh, pelaporan (P3D) ke Pemrov Banten menurutnya termasuk data anggaran kebutuhan gaji guru yang sebelumnya ditanggung Pemkot Tangerang. Karena nantinya semua kebutuhan pendanaan Dikmen akan ditanggung oleh Pemprov Banten.

“Yang perlu ditegaskan disini adalah bahwa peralihan Dikmen jika terealisasi artinya harus tetap kita jalankan karena ini perintah Undang-undang, kita tidak bisa menolak. Tetapi kita sampai sekarang tetap menunggu perkembangannya seperti apa,” ucapnya kepada Pena Merdeka, Minggu (11/9).

Karena Pemerintah Kota Tangerang sendiri berharap ketika nanti Dikmen secara manajemen akan diambil alih sepenuhnya ke pihak provinsi Banten pendanaannya justru akan lebih meningkat buat kesejahteraan guru.

Jadi kita tidak harus berpikir nanti guru di Kota Tangerang akan dimutasi dipindah tugaskan ke Malimping atau wilayah lain. Menurut Amarulloh persoalan mutasi pasti ada mekanismenya tidak ujug-ujug memindahkan guru ke sejumlah tempat di Banten.

“Jangan juga takut insentif yang biasa diterima akan hilang. Memang secara resmi kita sudah melaporkan tentang kebutuhan pelaporan pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) ke pihak Pemprov Banten sebagai syarat diberlakukannya UU tersebut,” ucap pria yang kerap disapa Uwoh ini menjelaskan.

Amarulloh lebih dalam menjelaskan, soal issu bahwa peralihan Dikmen akan batal dilaksanakan karena ada upaya gugatan judicial review yang dikabulkan oleh MK pada UU tersebut ia berharap kepada kawan-kawan jangan termakan berita yang belum jelas. (wahyudi)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan