Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Pegawai Honorer Bakal Dipangkas, Kalau Tidak Punya SK

0 444

Tangsel, PenaMerdeka – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) bakal mendata ulang jumlah pegawai honorer menyusul adanya pegawai yang kedapatan tidak mengantongi surat keputusan (SK) kepala dinas.

Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan, pendataan akan dilakukan mulai tahun depan. Dimana masing-masing pegawai honorer harus melengkapi berkas administrasi, salah satunya SK dari kepala dinas masing-masing instansi.

”Saya mendapatkan informasi ada juga pegawai yang tidak punya SK. Nah, yang kelengkapan administrasi tidak ada, ini tidak boleh dilanjutkan kontrak kerja,” katanya, saat ditemui di sebuah acara, di Serpong, Senin (14/11).

Airin mengatakan, SK dari kepala dinas penting sebagai legalitas pegawai honorer. Apalagi kini jumlahnya mencapai 8.000 pegawai, dan semuanya tidak lantas punya kelengkapan administrasi. Sementara bagi yang punya SK juga harus melakukan wawancara ulang.

Dimana pegawai tersebut akan dites prihal bidang kerja yang diampunya. Tes itu juga menentukan lulus atau tidaknya pegawai honorer. Bila tidak lulus kontraknya akan dihentikan dan digantikan pegawai lainnya.

Ia tidak ingin pegawai honorer asal bekerja tanpa memiliki kemampuan mumpuni. Apalagi beban kerja di lingkup Pemkot akan bertambah yang tentunya harus dibarengi sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas bagus.

Kalau banyak tidak bisa apa-apa malah akan membebani, karena anggaran yang dikeluarkan untuk menggaji pegawai Rp20 miliar. ”Dana buat gajian pegawai honorer tidak sedikit. Kalau tidak bisa apa-apa untuk apa dipertahankan,” imbuhnya.

Airin juga mengungkapkan, bakal ada sanksi bagi pegawai tak punya SK. Sanksi tersebut bukan untuk pegawai saja, tapi juga kepala dinas. Namun ia enggan merinci jenis sanksi seperti apa karena baru bisa diketahui setelah ada kesalahan.

”Yang pasti kita akan tegakan aturan. Soal jenisnya belum bisa saya ungkap sekarang,” elaknya.

Soal penambahan pegawai honorer, Airin belum mau membicarakannya sekarang. Masih dihitung berapa kebutuhan. Kalaupun ada yang menjadi skala prioritas di beberapa instansi tertentu, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, ataupun Dinas Bina Marga Sumber Daya Air.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel Suharno mengatakan, ada 900 tenaga honorer di instansinya. Semuanya memiliki SK dimana saat masuk Dinkes sudah melalui proses tahapan. Seperti wawancara dan lain sebagainya.
Soal adanya evaluasi pegawai honorer, ia tidak masalah. Ini lantaran saat akan masuk juga sudah melalui tahapan yang ada.

”Tidak soal kalau walikota meminta pegawai honorer harus didata ulang. Kita memprosesnya sudah melalui aturan main yang ada,” imbuhnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangsel Rizki Jonis, meminta pemkot membuat kebijakan yang jelas soal pegawai honorer. Aturan yang jelas untuk menghindari terjadinya pegawai yang tidak punya SK. Selain itu untuk kejelasan status mereka sebagai pegawai.

”Ini juga buat menghindari pegawai yang bekerja bertahun-tahun namun tidak jelas. Mereka bisa saja diberhentikan tanpa punya pesangon dan lain sebagainya. Kalau ada aturan kan, enak. Pegawai punya masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.(deden)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...