Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Hukum Indonesia, Perjuangan Antara Manusia Melawan Kertas

0 190

Hukum Indonesia, Perjuangan Antara Manusia Melawan Kertas

oleh: Raden Elang Yayan Maulana

Kali ini penulis ingin menggambarkan soal berkembangnya sistem hukum yang ada di Indonesia. Pada dasarnya KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) secara filosofi adalah alat untuk mengontrol kekuasaan tentang perilaku aparat negara.

Kontrol kekuasaan yang dimaksudkan adalah ketika menjalankan fungsi tugasnya dalam menerapkan tindakan hukumnya dan berkewajiban untuk menjamin seseorang ketika dijerat masalah hukum agar tidak dilanggar hak-haknya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power).

Sistem peradilan pidana sebagaimana tergambar dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) adalah gambaran betapa komponen hukum pidana yang kita miliki kurang mampu mengawal penegakan hukum pidana materil.

Kelemahan mendasar yang terlihat dari KUHAP adalah terabaikannya hak-hak tersangka/ terdakwa/ terpidana dan korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan.

Kekerasan baik fisik maupun psikis seringkali dialami oleh tersangka/ terdakwa/ terpidana ketika mereka harus mengikuti prosedur tetap yang dimainkan oleh aparat penegak hukum dengan dalih semua perbuatan aparat penegak hukum sudah menjalankan tugas dan kewajiban penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekarang ini bahwa setiap orang yang terjerat masalah hukum hak-haknya banyak yang dilanggar.

Mulai dari hak atas bantuan hukum dari pengacara/advokat ketika seseorang diperiksa di tingkat penyidikan (kepolisian), penuntutan bahkan saat di pengadilan tidak didampingi pengacara/advokat. Hal ini menyebabkan tidak adanya keseimbangan hukum yang bermuara pada tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum Indonesia.

Salah satu faktanya adalah ketika penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka banyak dugaan yang menyalahgunakan kewenangannya mulai dari penyiksaan, pemerasan, bahkan penangkapan berujung penembakan terhadap terduga pelaku tindak pidana.

Namun ketika dituntut pertanggungjawaban penyidik atas tindakannya, hal tersebut sulit dilakukan karena mereka selalu berlindung dibalik dalih menjalankan tugas dan undang-undang.

Mengingat penyiksaan tersebut dilakukan untuk mendapatkan pengakuan, penyidik telah bertentangan dengan prinsip “Exclusionary Rules” sebagaimana diakui dalam Konvensi Menentang Penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998, yang menyatakan alat bukti yang dituangkan menjadi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan tidak sah secara hukum (hukum Indonesia).

Ketika rakyat miskin buta hukum dan tertindas memperjuangkan hak-haknya dan meminta negara bertanggung jawab, praperadilan adalah instrumen inovasi (Lembaga Baru) dalam KUHAP. Hal ini bersamaan dengan inovasi-inovasi yang lain seperti limitasi atas proses penangkapan/penahanan.

Jadi melihat fenomena semakin banyaknya kekerasan saat penangkapan sampai upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian menunjukan ketidakprofesionalan aparat penyidik dalam melakukan tugasnya.

Ketika seseorang menguji itu semua dengan upaya praperadilan pada akhirnya bukan sebagai alat untuk menguji ketika seseorang menjadi korban pelanggaran HAM, justru kemudian hanya sebagai alat pajangan dimana pada akhirnya menjadi sidang ‘manusia melawan kertas’.

Ditegaskan bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan terkait hukum Indonesia, pertama, ketika seseorang melakukan praperadilan atas penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyiksaan terhadap orang di pengadilan, hakim biasanya hanya melihat masalah dari aspek administratif semata, karena hakim hanya melihat BAP (Berkas Acara Perkara) yang sudah dibuat dan ditandatangi oleh penyidik dan tersangka.

Padahal menurut penulis dalam BAP banyak sekali ditemukan kecacatan yang dibuat penyidik yang pada akhirnya menjadikan indikasi pemidanaan yang dipaksakan.

Kedua adalah walaupun seseorang dituduh sebagai tersangka, polisi penyidik kerap kali melakukan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan melalui BAP, terlapor atau tersangka tidak didampingi pengacara/advokat padahal perannya sangat penting ditengah sistem peradilan yang semakin koruptif dan abuse.

Hal ini menyebabkan kerugian bagi sesorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan (tersangka). Dan biasanya hakim ketika seeorang melakukan praperadilan menolak itu semua karena beranggapan semua sudah ada di BAP tidak perlu mempermasalahkan unsur penyiksaan apapun.

Penulis : Raden Elang Yayan Maulana, Ketua Komunitas Demokrasi Serang, Banten. Tergabung di Volunteer Divisi Advokasi Sipil Politik pada Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Alumni Sekolah Demokrasi Serang, Banten

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

HPN
Loading...