Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Pemilu 2019

Sengketa Fasos Fasum, DPRD Kota Tangerang Ajak Pihak Terkait Duduk Bareng

0 98

TANGERANG, PenaMerdeka.com – DPRD Kota Tangerang dalam kasus sengketa lahan fasos fasum Perumahan Barata yang melibatkan Yayasan Al-Muhajirin Barata dan warga RW.7 Perumahan Barata, Karang Tengah, Kota Tangerang menghimbau supaya kedua belahpihak duduk bareng menyelesaikan persoalan tersebut.

“Supaya lebih clear (terang benderang, red) khususnya kepada warga yang bermukim di RW.07, perum Barata mengirimkan surat ke DPRD perihal keluhan mandeknya pembangunan sarana lapangan futsal dan volley yang akan dibangun pada 2016 lalu,” kata Hartoto, Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Senin (8/9).

Komisi I memang belum mendapatkan fakta jika lahan tersebut sudah menjadi milik Pemkot Tangerang. Menurut Hartoto memang harus dicek lebih dahulu ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Tangerang.

“Apakah lahan tersebut sudah tercatat sebagai asset Pemkot Tangerang atau belum, nah nanti kita cari jalan tengahnya. Makanya saya menyarankan supaya warga atau pihak terkait untuk melayangkan surat ke Komisi I DPRD agar permasalahannya bisa terselesaikan,” ucapnya menjelaskan

Sementara itu Tengku Iwan, anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang asal Fraksi PKS terkait persoalan Yayasan Al-Muhajirin dan warga Perum Barata yang mempermasalahkan penggunaan lahan menilai, bahwa pihaknya pada November 2016 sudah mengkroschek perihal status lahan fasos fasum yang berada di RW.07, Perumahan Barata tersebut, Karang Tengah Kota Tangerang.  Menurut Tengku menyebut persoalan ini hanyalah soal komunikasi saja.

“Kami sudah menanyakan langsung, dan ternyata lahan fasos fasum tersebut belum tercatat di DPKAD Kota Tangerang. Maka dari itu kami menyarankan agar kedua belah pihak untuk duduk bareng menyelesaikan masalah ini. Masalahnya karena keduanya sama-sama mengantongi surat. Kami dari DPRD Kota Tangerang siap memfasilitasi soal mediasinya,” ucapnya ketika dikonfirmasi PenaMerdeka.com, Senin (9/1).

Intinya adalah ketika lahan itu dibangun untuk fasilitas olahraga atau yang lainnya dengan menggunakan APBD maka harus jelas dahulu status fasos fasum tersebut. Apakah sudah diserahkan atau belum ke Pemkot oleh pengembang.

“Jika sudah maka akan tercatat di DPKAD, dan jika belum maka penggunaan APBD untuk pembangunan sarana futsal atau yang lainnya tidak diperbolehkan. Undang-undang mengatur itu,” ucap Tengku.

Kami juga sudah mengkomunikasikan persoalan ini dengan pihak Dinas Bangunan (Disbang) Kota Tangerang saat itu. Tetapi karena lahannya belum tercatat di DPKAD akhirnya proses pembangunan tertunda.

“Kalau Disbang sesuai by order saja prosesnya. Tapi jika lahannya belum jelas bisa ditunda. Jadi intinya harus jelas dahulu status tanahnya tersebut,” kata Tengku.

Kami DPRD Kota Tangerang pasti akan mendukung segala proses pembangunan. Dan nanti ketika masyarakat sudah melayangkan surat kita harapkan masalah ini bisa selesai. Semua pihak terkait seperti dari warga, pengembang, lurah atau camat dan dinas terkait akan kita undang.

Informasi yang berhasil dihimpun, PT. Barata Indonesia (Persero) sebelumnya diketahui sebuah Perusahaan BUMN, kemudian menunjuk CV. Bina Usaha Mandiri untuk menjadi pelaksana pembangunan perumahan Barata, yang dahulu wilayah itu masih tergabung dengan Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang.

Total luas lahan yang menjadi polemik antara warga dan yayasan sekitar 4000 m2. Sementara warga RW.07 Perum Barata ingin 1600 m2 sisa dari lahan 4000 m2 yang sudah terpakai untuk Masjid Al Muhajirin dan sekolah dibangun untuk sarana olahraga.

“Kami menginginkan supaya lahan yang diklaim Yayasan Al-Muhajirin bisa diberikan seutuhnya untuk kepentingan masyarakat. Kami warga membutuhkan sarana olahraga, RTH, joging track sebagai fasilitas lingkungan,” ucap Des Faisal, Ketua RW 07, Perumahan Barata, Karang Tengah, Kota Tangerang. (deden)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Disarankan
Loading...