Efek Peralihan Dikmen, Sekolah Kota Tangerang Terpaksa Pungut Biaya

KOTA TANGERANG,PenaMerdeka – Bagi pemerintah daerah tingkat II, efek peralihan Dikmen ke Pemrov adalah ketika sudah mengeluarkan kebijakan pendidikan gratis di tingkat SMA/SMK-Negeri kini mengalami kesulitan menjalankan proses belajar mengajar.

Terjadi di Kota Tangerang, pasalnya selain sampai detik ini dari Januari 2017 anggaran BOSDA belum juga diterima pihak sekolah, kedepan anggaran kebutuhan untuk tingkat SMA/SMK-Negeri sekalipun nanti diterima dari Pemrov Banten diprediksi bakal lebih kecil ketimbang saat bergabung dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

Untuk menjalankan kebutuhan operasional pendidikan dan anggaran bagi tenaga honorer sementara ini menurut Sadelih (26) guru honorer di SMK Negeri Kota Tangerang ini efek dari peralihan Dikmen ke Provinsi kami belum mendapat tunjangan honornya,

“Kabar nerima tunjangan honorer dari Pemrov Banten saja belum kami terima. Sementara ini belum ada mas. Dari Januari belum diterima,” ujarnya.

Rencananya pihak sekolah di Tingkat SMA/SMK Negeri Kota Tangerang akibat efek peralihan Dikmen akan memungut biaya pendidikan dari orang tua siswa untuk memenuhi kebutuhan operasional pendidikan.

“Keterlibatan orang tua siswa dalam kondisi seperti ini harus ada. Kita di Kota Tangerang memang harus mensosialisasikan secara efektif lagi kepada orang tua siswa apalagi pasca efek peralihan Dikmen berlangsung. Pasalnya Kota Tangerang sudah menggelontorkan pendidikan gratis untuk warganya,” kata Endah Rsmiati, Kepala SMK Negeri 3, Kota Tangerang kepada PenaMerdeka.com, Selasa (14/3).

Sejatinya menurut Endah bahwa bukan saja keterlibatan pemerintah pusat dan daerah saja namun orangtua juga mempunyai andil membangun pendidikan agar maju. Kita sebenarnya tidak ingin meminta bantuan dana kepada siswa tetapi sekarang ini mau tidak mau terpaksa melakukannya.

“Di Korea untuk memenuhi kebutuhan pendidikan supaya berjalan maksimal memang masih memerlukan keterlibatan orang tua siswa. Makanya slogan sekolah gratis juga tidak menguntungkan bagi sekolah, maka itu harus disosialisasi lagi ke masyarakat kendati selain ada anggaran dari pemerintah pusat dan daerah tetapi belum tercover semua, jadi butuh sekali komite sekolah dan orangtua siswa duduk bareng membicarakan persoalan ini,” kata Endah menegaskan.

Untuk sementara ini pihak SMK-Negeri 3 Kota Tangerang mengupayakan kebutuhan minimal kepada tenaga honorer di sekolahnya. Sekarang ini rasanya bukan hanya di sekolah kami saja mengalami kondisi berbeda dari sebelumnya, tetapi di wilayah secara nasional juga mengalami hal sama.

“Dari Januari, Febuari, Maret belum menerima, kita memang tidak sanggup untuk menalangi biaya tersebut, yaa paling kita hanya membantu biaya kebutuhan minimal mereka yang sifatnya secara pribadi. Jadi kita harus bersabar dahulu,” ucap Endah.

Kondisi sama juga dirasakan oleh sekolah lain di Indonesia mereka sampai saat ini belum merasakan BOSDA dari Pemrov masing-masing. Tetapi kalau daerah lain yang sebelumnya tidak mendapatkan pendidikan gratis mereka sudah sepakat bisa memungut bantuan kepada orangtua siswa melalui komite sekolah.

“Masyarakat disana memang sudah biasa mendapat kondisi seperti itu (diminta biaya pendidikan, red) tidak terpengaruh dari efek peralihan Dikmen, tapi buat di Kota Tangerang kami butuh sosialisasi intens supaya orangtua siswa terlibat dalam biaya pendidikan,” tandas Endah. (wahyudi)

Disarankan
Click To Comments