Issu Jual Beli Jabatan di Pemkab Bekasi Menyeruak

Kabupaten Bekasi,PenaMerdeka – Issu jual beli jabatan di Pemkab Bekasi kian hangat, mulai menyeruak ke masyarakat. Persoalan ini dikabarkan buntut dari kisruh persoalan mutasi/rotasi PNS yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati dengan Bupati Bekasi beberapa waktu lalu.

Pasalnya, kuat dugaan proses mutasi/rotasi tersebut sarat intervensi politik. Padahal, sudah seharusnya naik-turunnya jabatan seorang PNS berdasarkan kepada kinerjanya, bukan intervensi politik dari kepala daerah.

Disinyalir, hal tersebut bukan hanya sekedar mutasi/rotasi biasa. Isu jual beli jabatan serta perebutan ‘kue APBD’ pun kemudian beredar luas di masyarakat.

Untuk itu, Aliansi Masyarakat Peduli Bekasi (Amunisi) kemudian melaporkan terkait kuatnya dugaan gratifikasi ataupun memperdagangkan jabatan yang dilakukan kedua belah pihak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (20/3).

“Kami melaporkan dugaan adanya gratifikasi serta jual-beli jabatan yang dilakukan oleh kubu Plt serta Bupati Bekasi,” ujar Taufik, Ketua Aliasnsi Masyarakat Peduli Bekasi (Amunisi)

Masih kata Taufik, transaksi jabatan begitu kentara pada mutasi/rotasi kali ini. mengingat APBD Kab. Bekasi yang begitu besar, tentu saja menggiurkan berbagai pihak untuk menjadikan bancakan. Dengan menempatkan orang-orang yang telah ‘dipilih’ untuk menempati posisi pada Dinas tertentu. Dan tentu saja hal itu akan memudahkan pembagian ‘jatah’ kegiatan proyek APBD berjalan dengan mulus.

“Surat pelaporan kita sudah diterima oleh KPK dan Ombudsman, sekarang kami hanya tinggal melengkapi buktinya saja,” ungkapnya.

Taufik menjelaskan, pihaknya tidak akan melakukan pelaporan jika tidak memiliki bukti tentang jual beli jabatan yang diduga berada di Pemkab Bekasi. Namun lanjutnya lagi, dirinya akan tetap mencari bukti tambahan lainnya untuk menguatkan pelaporan tersebut.

“Kami berharap dan percaya, KPK serta Ombudsman akan segera menindaklanjuti laporan kami setelah bukti tambahan kami berikan kepada dua lembaga negara tersebut,” tandasnya.

Seperti diketahui, pada Januari 2017, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, Rohim Mintaredja melakukan mutasi/rotasi kepada 1084 orang Pns dengan alasan menjalankan PP 18 Tahun 2016, Perda Nomor 6 Tahun 2016 dan Perbup ketika Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dalam masa cuti karena menjadi peserta Pilkada 2017.

Namun, setelah aktif kembali dari masa cutinya Bupati kembali merotasi 740 PNS di Pemkab Bekasi (ers)

Disarankan
Click To Comments