Rakor Ditjen AHU Tingkatkan Peringkat Kemudahan Berusaha UMKM

Rakor Ditjen AHU Tingkatkan Peringkat Kemudahan Berusaha UMKM

by 2017-04-22 0 comments

JAKARTA,PenaMerdeka – Untuk mendukung kemudahan peningkatan peringkat kemudahan berusaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) menggelar rapat koordinasi atau rakor Strategi Kebijakan Ditjen AHU Pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Acara yang berlangsung pada Jumat (21/4) tersebut bertempat di Grand Savero Hotel Bogor, Jumat (21/4) itu dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal AHU Freddy Harris dan Sekretaris Ditjen AHU Agus Nugroho Yusup.

Dalam kesempatan itu ada 106 peserta rakor terdiri dari 33 orang Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM, 71 orang panitia pusat dan peserta pusat dan 2 orang perwakilan dari Kementerian koperasi dan UMKM.

“Tujuan rakor mewujudkan persamaan persepsi dan pertukaran informasi yang berkelanjutan atas upaya dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Ditjen AHU, serta tersusunnya rekomendasi dalam rangka mendukung peningkatan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia.

Baca juga:  UPPKS Banten Apresiasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Andil Pemda

Lebih lanjut Freddy memaparkan kebijakan ekonomi jilid I-XIII yang telah dikeluarkan pemerintah. Yakni terkait deregulasi, debirokratisasi melalui penyederhanaan prosedur, serta percepatan waktu pelayanan perizinan melalui pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan perizinan melalui sistem elektronik (online) yang dibarengi penegakan hukum guna mendorong kenaikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Freddy menuturkan, Bank Dunia melalui surveinya telah mengumumkan peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) untuk 190 negara. Merujuk survei itu, di Indonesia naik dari posisi 106 pada 2016 menjadi ke urutan 91 pada tahun ini.

Menurut Freddy, lonjakan peringkat itu membuat Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang masuk dalam kategori top performer.

“Presiden sudah menetapkan target ease of doing business di Indonesia pada tahun 2018 yaitu naik ke peringkat 40. kedepan agar terus berinovasi dan berkreasi dalam memberikan layanan jasa hukum, sehingga dapat menaikan peringkat Indonesia lagi,” ucapnya.

Baca juga:  KNPI Tangsel Gandeng Bank BJB Berdayakan Pemuda dari UMKM

Hanya saja, katanya, masih ada permasalahan dalam menaikan peringkat kemudahan berusaha . Pelaku usaha kata dua sekarang ini kurang memahami atau aturan-aturan serta kebijakan baru Ditjen AHU. Permasalah lain adalah minimnya dukungan perangkat regulasi yang bersifat teknis. (uki/dbs)

Bagikan Artikel ini

Komentari Berita Ini

Tidak ada komentar

Melompat ke kolom komentar

Belum ada komentar!

Anda dapat menjadi orang pertama yang menulis komentar.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.